Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang in casu, Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 186 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 187 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002, yang rumusannya masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya tersebut dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 karena ketentuan a quo tidak mengatur secara jelas masa jabatan Kapolri. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Kapolri. Tanpa batas masa jabatan yang jelas, seorang Kapolri dapat menjabat terus menerus hingga memasuki usia pensiun dan menimbulkan kekosongan hukum terkait hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan; 4. Bahwa secara spesifik dan aktual para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak memperoleh kepastian hukum atas terselenggaranya fungsi Kepolisian RI (Polri) sebagai pelindung, pengayom, 188 dan pelayan masyarakat yang disebabkan ketidakpastian jabatan Kapolri sehingga fungsi Polri tidaklah dapat dirasakan oleh para Pemohon sebagaimana mestinya. Para Pemohon juga potensial mengalami kerugian hak konstitusional untuk mewujudkan partisipasi dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden untuk melakukan pergantian Kapolri, namun partipasi tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya kekosongan hukum dalam Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 mengenai hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan; 5. Bahwa para Pemohon beranggapan, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon maka kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik aktual dan potensial akibat kekosongan hukum khususnya berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang sah perihal pemberhentian Kapolri tidak akan lagi atau tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat membuktikan dirinya adalah perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang membutuhkan terlaksananya fungsi Polri dengan baik dan sebagaimana mestinya. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III juga telah menguraikan bahwa berlakunya UU a quo yang tidak jelas mengatur masa jabatan Kapolri, telah menyebabkan kerugian konstitusional berupa tidak sahnya jabatan Kapolri saat ini sehingga fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam menguraikan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon I, P