Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 49 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 50 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonannya adalah Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 2/2004, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 19 ayat (1) huruf c “Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi syarat: … c. berumur sekurang-kurangnya 45 tahun;” 2. Bahwa para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Calon Konsiliator Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU 2/2004. Para Pemohon menguraikan telah mengikuti proses rekrutmen Calon Konsiliator Hubungan Industrial, di mana para Pemohon awalnya telah diusulkan oleh instansi yang memperkerjakan para Pemohon kepada Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menjalani Pelatihan Calon Konsiliator Hubungan Industrial. 51 3. Bahwa berdasarkan usulan tersebut dan berdasarkan surat undangan ujian tertulis Rekrutmen Calon Konsiliator Hubungan Industrial Tahun 2022, para Pemohon mengikuti ujian tertulis rekrutmen Calon Konsiliator Hubungan Industrial Tahun 2022 dengan materi ujian terdiri dari tes psikologi dan ujian tertulis substansi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan hasil tes psikologi tersebut, para Pemohon dinyatakan, disarankan, atau dipertimbangkan psikolog untuk dapat menjalankan tugas jabatan konsiliator. Selain itu, para Pemohon juga telah lulus dalam ujian tertulis substansi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. 4. Bahwa setelah melalui ujian tertulis tersebut, para Pemohon kemudian mengikuti Pelatihan Calon Konsiliator Hubungan Industrial ke-1 dan ke-2 yang diselenggarakan oleh Direktur PPHI. Setelah memenuhi rangkaian proses dan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i UU 2/2004 dan Pasal 2, Pasal 3 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005, para Pemohon kemudian mengajukan pendaftaran sebagai Konsiliator dengan menyampaikan Permohonan tertulis kepada Menteri Tenaga Kerja melalui Bupati/Walikota c.q. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk mendapatkan legitimasi sebagai konsiliator. 5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mengirimkan Surat Nomor: TK.04.04/458/2023, tertanggal 17 Januari 2023 perihal Konsultasi Pelaksanaan BIMTEK Calon Konsiliator Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Plt. Direktur PPHI Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Surat tersebut berisi pertemuan tanggal 18 Januari 2023, di mana dari pertemuan tersebut Pemohon II dan Pemohon III mengetahui mengenai alasan mereka tidak kunjung mendapatkan legitimasi sebagai konsiliator dikarenakan terhalang syarat batas usia pengangkatan calon konsiliator yang mensyaratkan berumur minimal 45 (empat puluh lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 2/2004. 6. Bahwa penetapan syarat umur minimal ini sangat merugikan hak Para Pemohon untuk diangkat sebagai konsiliator, terlebih dengan telah dipenuhinya seluruh syarat lainnya. Jika menggunakan syarat umur minimal 45 (empat puluh lima tahun) maka masing-masing dari para Pemohon harus menunggu dalam rentang 52 waktu antara 6 (enam) tahun hingga 20 tahun agar dapat diangkat sebagai konsiliator karena: a. Pemohon I saat ini berumur 39 (tiga puluh Sembilan) tahun maka harus menunggu 6 (enam) tahun; b. Pemohon II saat ini berumur 29 (dua puluh Sembilan) tahun maka harus menunggu 16 (enam belas) tahun; c. Pemohon III saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun maka harus menunggu 20 (dua puluh) tahun; d. Pemohon IV saat ini berumur 31 (tiga puluh satu) tahun maka harus menunggu 14 (empat belas) tahun; e. Pemohon V saat ini berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun maka harus menunggu 7 (tujuh) tahun. 7. Bahwa dengan demikian, para Pemohon merasa dirugikan karena berlakunya norma Pasal 1