Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil terhadap kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 26 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 37/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (Legal standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, warga negara Indonesia; 27 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kurator menganggap telah dirugikan oleh berlakunya kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 yang berbunyi ”... dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”. Rumusan kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 menyebabkan para Pemohon tidak mungkin dapat 28 menangani perkara kepailitan lagi sekalipun Pemohon I sudah membuat Surat Pernyataan tentang Penanganan kasus kepailitan, hal tersebut karena para Pemohon telah menangani perkara kepailitan lebih dari tiga perkara (Bukti P-4). Menurut para Pemohon bahwa kalimat terakhir pasal a quo mengandung batasan/ larangan bagi kurator untuk menerima kasus kepailitan tidak lebih dari tiga perkara. Adapun hak konstitusional para Pemohon yang dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal a quo adalah diatur dalam UUD 1945 yaitu hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)], hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian [Pasal 27 ayat (2)], hak untuk memajukan dan mengembangkan dirinya secara kolektif [Pasal 28C ayat (2)], hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2)], dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif [Pasal 28I ayat (2)]; [3.7.2] Bahwa hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang didalilkan tersebut, belum secara nyata dirugikan oleh berlakunya pasal dalam Undang- Undang a quo, karena berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tidak ada satupun yang dapat menunjukkan adanya penolakan dari pengadilan kepada para Pemohon untuk menangani kasus kepailitan, bahkan berdasarkan Bukti P-4, para Pemohon baru akan menangani tiga perkara kepailitan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional para Pemohon belumlah bersifat aktual, melainkan bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila ketentuan kalimat terakhir pasal a quo diberlakukan. Dengan demikian, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; 29 Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas dalam kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 yang berbunyi, ”... dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. bahwa rumusan kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 telah membatasi hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh hak atas kesamaan kedudukan di depan hukum, telah melanggar hak konstitusional para Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang Iayak bagi kemanusiaan; b. bahwa pembatasan dalam kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidak memiliki landasan konstitusional yang sah, karena pembatasan tersebut hanya dimungkinkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; c. bahwa kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidak mencerminkan nilai- nilai keadilan dalam suatu masyarakat demokratis dan merugikan kepentingan hukum warga negara yang hendak memilih atau menunjuk kurator yang menurut pendapat mereka cukup kapabel dan Iayak untuk menjadi kurator y