Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, selanjutnya disebut UU 1/2022), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 397 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 398 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah frasa “dan mandi uap/SPA” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 (1). Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf e meliputi: a. … l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/SPA. Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/SPA ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I adalah Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 474 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., (vide Bukti P-7B) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU–0005660. AH. 0107 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 (vide Bukti P-7C). Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Anggaran Dasar yang berhak mewakili perkumpulan adalah Ketua Umum yaitu Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalim. Menurut Pemohon I, frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah merusak spirit nilai-nilai luhur spa sebagai bagian dari kesehatan tradisional yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 399 17/2023) sehingga menyebabkan visi dan misi program kerja Pemohon I tidak tercapai; 4. Bahwa Pemohon II adalah Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan ASTI, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan ASTI Nomor 104 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H. (vide Bukti P-8A) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU – 0009424. AH. 01.07 tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 (vide Bukti P-8B). Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Anggaran Dasar yang berhak mewakili perkumpulan adalah Ketua Umum yakni Kusuma Dewi Sutanto. Menurut Pemohon II, frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah merusak spirit nilai-nilai luhur spa sebagai bagian dari kesehatan tradisional yang diakui oleh UU 17/2023 sehingga menyebabkan visi dan misi program kerja Pemohon II tidak tercapai; 5. Bahwa Pemohon III adalah PT Cantika Puspa Pesona, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 52 tanggal 7 April 1993 yang dibuat di hadapan Notaris Rachmat Santoso,S.H., dengan anggaran dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan di antaranya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT CANTIKA PUSPA PESONA Nomor 7 Tanggal 15 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Ahmad Ali Nurdin S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Nomor 027321 HT.01.01 Tahun 1993 tanggal 19 Agustus 1993 serta tercatat pada Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – 21314.AH. 01. 02. Tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009 dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT CANTIKA PUSPA PESONA Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yansen Dicki Suseno, S.H. dengan pengesahan tercatat pada daftar perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – AH. 01. 09. 0159902 tanggal 6 September 2023 (vide Bukti P-9A sampai dengan Bukti P-9F). Berdasarkan Pas