Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, selanjutnya disebut 73 UU 7/2021) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 74 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia [vide Bukti P-3] yang berprofesi sebagai wiraswasta dan juga sebagai pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 07.043.978.1- 047.000 [vide bukti P-4]. Selain itu, Pemohon juga telah secara rutin melakukan pelaporan pajak yang dibuktikan dengan adanya penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik untuk tahun Pajak 2019 dan 2020 [vide Bukti P-5 dan P-6]. 2. Bahwa dari berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembayar pajak (tax payer) menurut Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materiil terhadap setiap undang-undang di bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan, termasuk di dalamnya bidang perpajakan, di antaranya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU- I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014. 3. Bahwa sebagai Pembayar Pajak (tax payer) yang taat/patuh pada peraturan perpajakan dengan membayar pajak terutang, membuat laporan dan menyampaikannya kepada pejabat yang berwenang, sehingga Pemohon semakin dapat menjelaskan adanya relevansi kepentingan atau kerugian konstitusional dengan berlakukannya materi muatan pasal-pasal serta bab dalam UU 7/2021. 75 4. Bahwa Pemohon dijamin oleh UUD 1945 hak-hak konstitusionalnya, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak atas jaminan sosial, dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun sebagiamana tertuang dalam UUD 1945. Hak-hak tersebut menurut Pemohon, sangat potensial dirugikan akibat berlakunya materi muatan UU 7/2021 yang dimohonkan uji materiilnya dalam permohonon a quo, yakni terkait Pasal 7 ayat (3) Penjelasan UU PPH dalam Pasal 3 angka 3 UU 7/2021 dan Pasal 17 ayat (2) berikut Penjelasan UU PPH dalam Pasal 3 angka 7 UU 7/2021, di mana pasal-pasal tersebut memerintahkan kepada Menteri Keuangan atau pembentukan Peraturan Pemerintah terkait dengan perubahan besaran pajak setelah disampaikan atau berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetapi tanpa adanya kewajiban untuk meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Padahal menurut Pemohon, dalam Pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD 1945 diamanatkan bahwa setiap pembentukan undang-undang di bidang pajak harus meminta pertimbangan DPD dan DPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah di bidang perpajakan. 5. Bahwa UU 7/2021 telah mengubah beberapa pasal dalam UU PPN sebagaimana diajukan dalam permohonan uji materiil a quo ternyata telah menghapuskan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan medis, jasa pelayanan sosial, dan jasa pendidikan dari daftar obyek yang tidak dapat dikenai PPN (obyek yang dikecualikan) dan kemudian menjadikannya sebagai obyek PPN dibebaskan dari pengenaan tarif PPN (obyek yang dibebaskan dari tarif PPN). Artinya, barang dan jasa tersebut tidak lagi dikecualikan dari pengenaan PPN sehingga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)], hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin [Pasal 28H ayat (1)], hak atas pendidikan [Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2)], serta hak atas jaminan sosial [Pasal 28H ayat (3)] sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. 6. Bahwa materi muatan terkait dengan pengampunan Pajak diatur dalam BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK yang terdiri dari 8 pasal, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, di mana materi bab tersebut memberikan pengampunan pajak kepada Wajib Pajak yang secara sukarela 76 mengungkapkan harta-nya yang belum pernah dilaporkan sebelumnya dan terhadap pengungkapan harta tersebut diberikan keringanan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon untuk be