Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872, selanjutnya disebut UU 30/1999) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut: a. Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT. Indiratex Spindo yang dalam hal ini diwakili oleh Ongkowijoyo Onggowarsito sebagai Direktur Utama PT. Indiratex Spindo; b. Pendirian badan hukum perdata Pemohon didasarkan pada Akta Nomor 170 di hadapan Notaris/PPAT Indrawati Setiabudi, S.H., dan telah mendapat pengesahan/persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02-11.448 HT.01.01 Th.95, tertanggal 11 September 1995 (bukti P-3 dan bukti P-4); c. Pada tanggal 02 Mei 2011, Anggaran Dasar Pemohon (PT. Indiratex Spindo) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 dilakukan perubahan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemebang Saham Perseroan Terbatas PT. INDIRATEX SPINDO” Nomor 3 yang dibuat di hadapan Notaris Ario Hardickdo dan telah dicatat di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-16898, tertanggal 06 Juni 2011 (bukti P-5 dan bukti P-6); d. Pemohon adalah salah satu pihak (pihak pembeli) dalam perselisihan kontrak jual beli kapas di Forum Arbitrase di Liverpool (The Internasional Cotton Association Limited) dengan Everseason Enterprises Ltd perusahaan dari negara Hongkong (pihak penjual). Atas perselisihan tersebut Forum Arbitrase di Liverpool menjatuhkan putusan bertanggal 14 Desember 2012 (bukti P-7); e. Putusan Arbitrase The Internasional Cotton Association Limited (Putusan ICA), bertanggal 14 Desember 2012 didaftarkan dan dicatatkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2014 dengan Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST (bukti P-8), namun Pemohon baru menerima pendaftaran Putusan Arbitrase dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2014 melalui surat bertanggal 5 Agustus 2014; f. Dengan adanya pendaftaran Putusan ICA tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam Registrasi Perkara Nomor 194/Pdt.P/PN.Jkt.Pst, tanggal 28 Agustus 2014. Selain itu, Pemohon juga mengajukan perlawanan yang terdaftar dalam Registrasi Perkara Nomor 446/Pdt.PLW/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 September 2014 (bukti P-10 dan bukti P-11); g. Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU 30/1999 karena berlakunya pasal a quo telah mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan pembatalan Putusan ICA menjadi hilang dan/atau berpotensi secara formal tidak dapat diterima. Menurut Pemohon, Pasal 71 UU 30/1999 mengatur pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, namun Pasal 67 ayat (1) UU 30/1999 tidak mengatur pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan pelaksaanaan Putusan Arbitrase Internasional dan tidak adanya keharusan bagi Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk memberitahukan adanya pendaftaran putusan arbitrase Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 internasional; [3.6] Menimbang bahwa terhadap alasan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana diura