Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLNRI Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah Konstitusi; Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang bahwa perihal kewenangan Mahkamah, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut 29 Masyarakat Hukum MHI) ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2004 Nomor 8, TLNRI Nomor 4358); [3.4] Menimbang bahwa objek permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian undang-undang, in casu Pasal 29 huruf d UU KPK yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, antara lain, adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Sementara itu, hingga saat ini Mahkamah berpendirian bahwa berkenaan dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus dipenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.6] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang- 30 Masyarakat Hukum MHI) undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, orang atau pihak dimaksud haruslah: a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon, pada pokoknya, menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan a quo adalah sebagai pribadi. Meskipun Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut kualifikasinya dimaksud, berdasarkan uraian Pemohon dalam permohonannya telah ternyata bahwa Pemohon bermakud mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 29 huruf d UU KPK, yang berbunyi, ”Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. ..... d. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan; ......”. Pasal 29 huruf d UU KPK tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (5), dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945. [3.9] Menimbang, sebagai perorangan warga negara Indonesia memang benar bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional seperti yang didalilkan, yaitu 31 Masyarakat Hukum MHI) dalam hal ini hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana masing-masing diatur dalam Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, Pasal 28I Ayat (5) dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, yang oleh Pemohon didalilkan sebagai hak konstitusional, tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam konteks kemungkinan adanya kerugian hak konstitusional warga negara Indonesia. Sebab, Pasal 28I Ayat (5) adalah ketentuan yang berisikan penegasan bahwa, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia itu dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 memuat ketentuan tentang kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; [3.10] Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon di persidangan, Pemohon telah ditolak oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketika Pemohon mengajukan lamaran untuk mengikuti seleksi penerimaan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf d UU KPK. Dengan demikian, unsur anggapan tentang kerugian hak konstitusional Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK, yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945, telah cukup terpenuhi; [3.11] Menimbang, dengan penunjukan Pasal 29 huruf d UU KPK oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai alasan penolakan, sebagaimana diterangkan Pemohon dalam persidangan tanggal 24 Juli 2007, telah nyata bahwa terdapat hubungan kausal antara berlakunya Pasal 29 huruf d UU KPK dengan anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dideritanya dan sekaligus telah nyata pula bahwa apabila Pasal 29 huruf d UU KPK tersebut tidak ada maka kerugian hak konstitusional, sebagaimana yang dianggapkan oleh Pemohon, tidak akan terjadi; 32 Masyarakat Hukum MHI) [3.12] Menimbang, dengan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa prima facie Pemohon telah cukup memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, Mahkamah wajib mempertimbangkan Pokok Permohonan; POKOK PERMOHONAN [3.13] Menimbang bahwa masalah hukum yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan a quo adalah apakah syarat “Sarjana Hukum ata