Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Asahan

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, bertanggal 16 Mei 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut dirumuskan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 131 Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Asahan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, bertanggal 16 Mei 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a 132 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 270-016/KPU.AS/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Periode 2010-2015 (selanjutnya disebut BA KPU Kabupaten Asahan 270- 016/KPU.AS/2010), Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Asahan dengan Nomor Urut 2; [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Asahan ditetapkan oleh Termohon pada hari Minggu, 16 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, bertanggal 16 Mei 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu, 19 Mei 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 16 Mei 2010; 133 [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 104/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008; [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.5], [3.7] dan [3.10] di atas, oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN, tanggal 16 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang telah menempatkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak ketiga dengan jumlah 51.577 suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 123.529 suara; b. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 16 Mei 2010 disebabkan oleh keadaan atau peristiwa yang bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut: - Adanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M dan Rachmad Affandi, S.E; sebagai Peserta Pemilukada, dimana salah seorang dari Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilukada; 134 - Adanya Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Irwan Zaeni dan Muhammad Rito, S.H dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Drs. H. Syahlan Idris, Psi dan Drs. Mansur Marpaung tanpa dilakukan verifikasi faktual terhadap tambahan berkas dukungan pencalonan; - Adanya ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah; - Adanya ketidaksesuaian penghitungan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah suara sah dit