Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Termohon) berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 168/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 6 Desember 2013 (vide bukti tertulis bertanda P-1 = T-4 = PT-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, bertanggal Enam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas (vide bukti tertulis bertanda P-2 = T-3 = PT-3); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 106 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 107 langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU Pemda menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov- 004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 15 September 2013 (vide bukti P-5 = T-1), Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua dengan Nomor Urut 1. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan 108 pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 168/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, pada tanggal 6 Desember 2013 (vide bukti tertulis bertanda P-1 = T-4 = PT-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013 (vide bukti tertulis bertanda P-2 = T-3 = PT-3); [3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2013, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, karena hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2013, dan hari Ahad, tanggal 8 Desember 2013, bukan hari kerja; [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 612/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 109 Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mempersoalkan pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah terbukti ada pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon, dan jika terbukti, benarkah pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon, sebagai berikut: [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaba