Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 164 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035, selanjutnya disebut UU 24/2009) dan frasa “suatu sebab” dalam Pasal 1320 butir 4 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 165 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan frasa “suatu sebab” dalam Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.” Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. … 4. suatu sebab yang halal.” 166 2. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan sesuai dengan Akta Pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh masing-masing Ketua Pengurus/Perkumpulan yang memiliki hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, serta hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa Pemohon I beranggapan, dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, telah mengalami hambatan dalam menandatangani perjanjian kemitraan dengan lembaga-lembaga lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, baik dengan sesama subjek hukum Indonesia maupun subjek hukum asing, yang tidak jarang menggunakan bahasa asing, karena tidak terdapat kepastian hukum apakah perjanjian tersebut sah atau batal demi hukum. Selain itu, Pemohon I juga tidak dapat menjalankan program kerja dan memenuhi visi perkumpulannya karena tidak dapat memberikan informasi atau nasihat hukum yang pasti mengenai akibat hukum penggunaan bahasa asing dalam perjanjian di Indonesia. b. Bahwa Pemohon II beranggapan, dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, telah mengalami kerugian, baik secara ekonomi dan pengembangan kompetensi anggota maupun dalam menjalankan fungsi perkumpulan untuk melestarikan bahasa akibat penurunan permintaan jasa penerjemahan yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum mengenai sanksi dalam norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 juncto Pasal 1320 Butir 4 KUHPer. c. Bahwa menurut para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut adalah bersifat spesifik dan aktual karena berdampak langsung 167 pada aktivitas keseharian para Pemohon sebagai penyedia jasa bahasa dan berpotensi terus berlanjut selama ketidakpastian hukum tersebut tidak diatasi melalui penafsiran konstitusional yang jelas dari Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, setelah memeriksa secara saksama alasan-alasan serta alat bukti yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II sebagai perkumpulan badan hukum privat telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang, yaitu sebagai badan hukum privat (perkumpulan) yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Ketua Perkumpulan/P