Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fak-Fak Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, bertanggal 1 Oktober 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010, bertanggal 2 Oktober 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 94 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 95 pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode 2010-2015 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010, bertanggal 16 Juli 2010 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/BA/VII/2010, bertanggal 16 Juli 2010 (vide Bukti P- 1.1), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak dengan Nomor Urut 5; [3.6] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan 96 pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Fakfak Tahun 2010 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010, bertanggal 2 Oktober 2010; Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 4 Oktober 2010; Selasa, 5 Oktober 2010, dan Rabu, 6 Oktober 2010, sedangkan hari Minggu, 3 Oktober 2010 tidak dihitung karena bukan hari kerja; [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 6 Oktober 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 506/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pendapat Mahkamah [3.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi. mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan mempertimbangkan bahwa persidangan tanggal 18 Oktober 2010 adalah persidangan kedua dengan agenda pembuktian, serta pada persidangan pertama, yaitu tanggal 14 Oktober 2010, Termohon dan Pihak Terkait telah menjawab dalil Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis, maka Mahkamah menyatakan menolak permohonan Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi. untuk menjadi Pihak Terkait; [3.11] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan permintaan, agar sebelum Mahkamah memeriksa pokok permohonan Pemohon, Mahkamah menyatakan dalam Putusan Pendahuluan: 97 i) perampasan kebebasan Termohon selama empat hari oleh oknum Polres Fakfak adalah tidak sah; ii) menetapkan copy dokumen rekapitulasi yang diajukan Termohon memiliki kekuatan bukti sebagaimana aslinya sebelum disita oleh oknum Polres Fakfak; iii) memerintahkan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk membawa Bukti P-5, Bukti P-5.1, dan Bukti P-5.2 yang terindikasi palsu ke Bareskrim Mabes Polri; Terhadap permohonan Putusan Pendahuluan yang diajukan Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa ketiga hal tersebut bukanlah wewenang Mahkamah untuk menilainya,