Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal 4 November 2013; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019; dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013, bertanggal 4 November 2013; Pendapat Mahkamah Dalam Pokok Permohonan [3.2] Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 a quo tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 karena secara substansi dua perkara tersebut memiliki banyak kesamaan, terutama karena Putusan (sela) Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan (sela) Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 memiliki amar yang sama, yaitu pada pokoknya memerintahkan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS dan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS. Dengan demikian pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 secara mutatis mutandis berlaku untuk Putusan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 a quo. [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan pelaksanaan Putusan (sela) Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan (sela) Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, pertimbangan hukum pada Putusan (akhir) Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 yang berlaku untuk Putusan (akhir) Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 selengkapnya sebagai berikut: “[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan laporan dan/atau keterangan para pihak terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119 185/PHPU.D-XI/2013, Mahkamah menemukan fakta bahwa penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur, telah dilaksanakan oleh Termohon pada 28-29 Desember 2013. Adapun pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, yaitu i) TPS 1 Kampong Namo Buaya; dan ii) TPS 2 Kampong Namo Buaya telah dilaksanakan pada 30 Desember 2013. [3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati laporan Termohon dan memeriksa dokumen penghitungan suara ulang yang diajukan sebagai bagian dari laporan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang menurut Termohon adalah sebagai berikut: A. Penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS di wilayah Kecamatan Simpang Kiri Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota TPS 2 Kampong Pasir Panjang TPS 11 Kampong Subulussalam TPS 2 Kampong Subulussalam Utara 1 H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala 82 60 35 2 Syarifuddin dan Mus Muliadi 17 - 3 3 Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah 48 20 64 4 H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh 55 26 47 Jumlah Suara Sah 202 106 149 Jumlah Suara Tidak Sah 7 1 1 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah 209 107 150 Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota TPS 7 Kampong Subulussala m Utara TPS 1 Kampong Suka Makmur TPS 2 Kampong Suka Makmur 1 H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala 66 96 161 2 Syarifuddin dan Mus Muliadi 8 25 21 3 Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah 62 55 53 4 H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh 50 175 119 Jumlah Suara Sah 186 351 354 Jumlah Suara Tidak Sah - 11 6 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah 186 362 360 120 B. Pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS di wilayah Kecamatan Sultan Daulat Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota TPS 1 Kampong Namo Buaya TPS 2 Kampong Namo Buaya 1 H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala 97 125 2 Syarifuddin dan Mus Muliadi - 1 3 Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah 201 155 4 H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh 1 1 Jumlah Suara Sah 299 282 Jumlah Suara Tidak Sah 1 3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah 300 285 [3.4] Menimbang bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah melakukan pengawasan terhadap penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS serta pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS dimaksud dan KIP Aceh menilai Termohon telah melaksanakan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel. [3.5] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Subulussalam dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan atau monitoring terhadap penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS serta pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS dimaksud dan menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam adalah: 1. Anak kunci 69 TPS disimpan dalam kotak suara yang renggang bagian bawahnya; beberapa formulir tidak ditemukan di dalam kotak suara; dan formulir model C8-KWK.KIP dibuat sendiri oleh KPPS. Panwaslu Kota Subulussalam telah melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran dimaksud namun tidak menemukan adanya unsur pelanggaran. 2. Penghitungan ulang surat suara di 6 (enam) TPS di Kecamatan Simpang Kiri dilakukan oleh PPK Simpang Kiri dengan dibantu PPS Subulussalam, dan bukan dilakukan oleh masing-masing KPPS. Panwaslu Kota Subulussalam telah melakukan klarifikasi dan menemukan fakta bahwa hal demikian dilakukan oleh Termohon karena KPPS masing-masing TPS telah berakhir masa tugasnya setelah pemungutan dan penghitungan suara Oktober 2013 lalu. Bahwa dalam pengawasannya, pada pokoknya Panwaslu Kota Subulussalam dan Bawaslu Provinsi Aceh menemukan berbagai dugaan pelanggaran namun setelah dilakukan diklarifikasi semua dugaan pelanggaran yang ditemukan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran. 121 [3.6] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan tanggapan mengenai pelaksanaan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS dan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, sekaligus menyampaikan adanya berbagai pelanggaran yang terjadi selama penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang dimaksud. Terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah menilai bahwa pada pokoknya dugaan pelanggaran tersebut telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Subulussalam dan tidak ditemukan adanya pelanggaran serius dan signifikan. [3.7] Menimbang bahwa Mahkamah menilai berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang sebagaimana dilaporkan Panwaslu Kota Subulussalam, Bawaslu Provinsi Aceh, maupun Pemohon, tidak bersifat serius dan secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing- masing pasangan calon. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah menilai Termohon telah melaksanakan dengan baik penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS dan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, keduanya bertanggal 16 Desember 2013, dan karenanya menurut Mahkamah perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon di 8 (delapan) TPS dimaksud adalah perolehan suara sebagaimana diuraikan dalam laporan Termohon serta lampiran laporan Termohon dalam perkara a quo.” [3.4] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam Putusan (sela) Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 16 Desember 2013, yang menurut Mahkamah dalil Pemohon dimaksud tidak terbukti menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pen