Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 132 Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal empat, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, bertanggal empat, bulan November, tahun dua ribu tiga belas serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, bertanggal 4 November 2013; Pendapat Mahkamah Dalam Pokok Permohonan [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan laporan dan/atau keterangan para pihak terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, Mahkamah menemukan fakta bahwa penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur, telah dilaksanakan oleh Termohon pada 28-29 Desember 2013. Adapun pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, yaitu i) TPS 1 Kampong Namo Buaya; dan ii) TPS 2 Kampong Namo Buaya telah dilaksanakan pada 30 Desember 2013; [3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati laporan Termohon dan memeriksa dokumen penghitungan suara ulang yang diajukan sebagai bagian dari laporan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang menurut Termohon adalah sebagai berikut: A. Penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS di wilayah Kecamatan Simpang Kiri Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota TPS 2 Kampong Pasir Panjang TPS 11 Kampong Subulussalam TPS 2 Kampong Subulussalam Utara 1 H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala 82 60 35 2 Syarifuddin dan Mus Muliadi 17 - 3 3 Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah 48 20 64 133 4 H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh 55 26 47 Jumlah Suara Sah 202 106 149 Jumlah Suara Tidak Sah 7 1 1 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah 209 107 150 Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota TPS 7 Kampong Subulussalam Utara TPS 1 Kampong Suka Makmur TPS 2 Kampong Suka Makmur 1 H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala 66 96 161 2 Syarifuddin dan Mus Muliadi 8 25 21 3 Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah 62 55 53 4 H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh 50 175 119 Jumlah Suara Sah 186 351 354 Jumlah Suara Tidak Sah - 11 6 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah 186 362 360 B. Pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS di wilayah Kecamatan Sultan Daulat Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota TPS 1 Kampong Namo Buaya TPS 2 Kampong Namo Buaya 1 H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala 97 125 2 Syarifuddin dan Mus Muliadi - 1 3 Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah 201 155 4 H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh 1 1 Jumlah Suara Sah 299 282 Jumlah Suara Tidak Sah 1 3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah 300 285 [3.4] Menimbang bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah melakukan pengawasan terhadap penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS serta pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS dimaksud dan KIP Aceh menilai Termohon telah melaksanakan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel. [3.5] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Subulussalam dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan atau monitoring terhadap penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS serta pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS dimaksud dan menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang. 134 Bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam adalah: a. Anak kunci 69 TPS disimpan dalam kotak suara yang renggang bagian bawahnya; beberapa formulir tidak ditemukan di dalam kotak suara; dan formulir model C8-KWK.KIP dibuat sendiri oleh KPPS. Panwaslu Kota Subulussalam telah melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran dimaksud namun tidak menemukan adanya unsur pelanggaran. b. Penghitungan ulang surat suara di 6 (enam) TPS di Kecamatan Simpang Kiri dilakukan oleh PPK Simpang Kiri dengan dibantu PPS Subulussalam, dan bukan dilakukan oleh masing-masing KPPS. Panwaslu Kota Subulussalam telah melakukan klarifikasi dan menemukan fakta bahwa hal demikian dilakukan oleh Termohon karena KPPS masing- masing TPS telah berakhir masa tugasnya setelah pemungutan dan penghitungan suara Oktober 2013 lalu. Bahwa dalam pengawasannya, pada pokoknya Panwaslu Kota Subulussalam dan Bawaslu Provinsi Aceh menemukan berbagai dugaan pelanggaran namun setelah dilakukan diklarifikasi semua dugaan pelanggaran yang ditemukan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran. [3.6] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan tanggapan mengenai pelaksanaan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS dan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, sekaligus menyampaikan adanya berbagai pelanggaran yang terjadi selama penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang dimaksud. Terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah menilai bahwa pada pokoknya dugaan pelanggaran tersebut telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Subulussalam dan tidak ditemukan adanya pelanggaran serius dan signifikan. [3.7] Menimbang bahwa Mahkamah menilai berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang sebagaimana dilaporkan Panwaslu Kota Subulussalam, Bawaslu Provinsi Aceh, maupun Pemohon, tidak bersifat serius dan secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah menilai Termohon telah melaksanakan dengan baik penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS dan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS 135 sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PHPU.D- XI/2013, keduanya bertanggal 16 Desember 2013, dan karenanya menurut Mahkamah perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon di 8 (delapan) TPS dimaksud adalah perolehan suara sebagaimana diuraikan dalam laporan Termohon serta lampiran laporan Termohon dalam perkara a quo. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4.