Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda (dissenting opinion) dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan sebagai berikut: “Justice is not always an open and shut case; sometimes we have to work for it” – (Pope Paul VI) [6.1] Menimbang bahwa para Pemohon dalam perkara Nomor 184/PUU- XXII/2024 pada pokoknya memohonkan pengujian materiil Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) yang menetapkan, “ Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang” sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 yang menyatakan, “Ketentuan Pasal 40 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan hari tua". 210 Selain itu, para Pemohon juga memohon pengujian Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 yang menetapkan, “Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa” sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 yang menyatakan “Ketentuan Pasal 40 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.” Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon. [6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan Putusan Nomor 15/PUU- XIV/2016, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain sebagai berikut: [3.8.2] ….. Oleh karena itu jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. Sesuai dengan UU ASN, negara harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan amanat perlindungan kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) UU ASN. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan yang berkesinambungan adalah bahwa mereka yang mempunyai hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh dilakukan pengurangan waktu untuk menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Terlebih lagi, Pasal 91 ayat (3) UU ASN tegas menyatakan hal tersebut bukan semata-mata hak tetapi sekaligus merupakan penghargaan dari negara atas pengabdian yang telah diberikan oleh ASN yang bersangkutan. Dengan demikian sepanjang berkenaan dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan ketentuan kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara Pertimbangan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara harus dikaitkan dengan Pasal 91 ayat (3) UU ASN dibutuhkan, sehingga merupakan keharusan, guna menjamin terpenuhinya hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika keberadaan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak dikaitkan dengan keberadaan 211 Pasal 91 ayat (3) UU ASN maka akan terjadi disharmoni antar Undang- Undang yang bermuara pada lahirnya ketidakpastian hukum. Sebab, di satu pihak, jaminan pensiun dan jaminan hari tua oleh Pasal 91 ayat (3) UU ASN tegas dinyatakan sebagai hak yang harus dijamin kesinambungannya, di lain pihak, oleh Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara hal itu dapat dianggap sebagai utang negara yang hak tagihnya ditundukkan pada pemberlakuan masa kedaluwarsa. Pemaknaan demikian menurut Mahkamah juga sejalan dengan tuntutan pemenuhan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang untuk menegakkan dan melindungi hak tersebut dalam pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Sedangkan, berkenaan dengan Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain sebagai berikut: [3.10] …… Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara, Mahkamah berpendapat oleh karena ketentuan tentang kedaluwarsa yang dimaksud dalam norma a quo adalah karena berkenaan dengan persoalan utang negara, sementara jaminan pensiun dan jaminan hari tua telah dinyatakan bukan sebagai utang negara tetapi merupakan kewajiban negara, sehingga tidak tunduk pada ketentuan kedaluwarsa, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016, maka norma Pasal 40 ayat (2) a quo tidak berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017 tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dijamin kesinambungannya oleh negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian ASN. Pemaknaan tersebut didasarkan pada prinsip perlindungan hukum yang adil, pengakuan atas hak yang layak dalam hubungan kerja, serta jaminan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 212 [6.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan gaji pokok aparatur negara atau pegawai negeri sipil atau yang sekarang disebut sebagai aparatur sipil negara (ASN), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) menetapkan gaji pokok tersebut sebagai bagian dari komponen penghargaan dan pengakuan yang diberikan oleh negara kepada ASN (vide Pasal 21 ayat (1) UU 20/2023). Dalam Pasal 21 ayat (2) UU 20/2023 dinyatakan, “Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penghasilan; b. penghargaan yang bersifat motivasi; c. tunjangan dan fasilitas; d. jaminan sosial.” Selanjutnya, Pasal 21 ayat (3) UU 20/2023 menyatakan “Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa: a. gaji; atau b. Upah”. Substansi pengaturan yang termuat dalam Pasal 21 UU 20/2023 tersebut merupakan pengaturan yang berkesinambungan terkait dengan penghargaan dan pengakuan yang bersifat materiel kepada ASN. Sebelum diberlakukannya UU 20/2023, substansi tersebut telah ada sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1948 (PP 21/1948) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sampai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), yang kemudian digantikan dengan UU 20/2023. [6.4] Menimbang bahwa memperhatikan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sejak PP 21/1948 sampai dengan UU 20/2023, maka penghasilan (dalam hal ini gaji pokok) ditempatkan sebagai komponen penghargaan dan pengakuan yang bersifat materiel bagi ASN bersama dengan tunjangan dan fasilitas serta jaminan sosial (dalam hal ini jaminan pensiun dan jaminan hari tua). Oleh karena itu, dalam kerangka hak konstitusional yang sama terkait perlindungan hukum yang adil, pengakuan atas hak yang layak dalam hubungan kerja, serta jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, seharusnya Mahkamah memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) antara perlakuan terhadap penghasilan gaji pokok yang dalam perkara a quo didalilkan oleh para Pemohon belum dibayarkan oleh negara dengan perlakuan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana termuat dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Dengan demikian, menurut saya, pengecualian terhadap berlakunya ketentuan kedaluwarsa 213 vide Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 18/PUU-XV/2017 sepanjang terkait hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sepatutnya diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap hak penghasilan berupa gaji pokok dalam kaitannya dengan kedaluwarsa untuk menagih kepada negara. Artinya, hak untuk mengajukan tuntutan (secara hukum) atas penghasilan berupa gaji pokok tidak dibatasi dengan ketentuan kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004. [6.5] Menimbang bahwa terlebih diberlakukannya secara mutatis mutandis pengecualian kedaluwarsa termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 18/PUU-XV/2017 tidak secara otomatis menjadikan para Pemohon langsung berhak mendapatkan pemenuhan atas klaim terkait gaji pokok yang belum dibayarkan, kecuali klaim tersebut kemudian disetujui oleh negara secara sukarela. Pengecualian demikian hanya memberikan kesempatan para Pemohon untuk menggunakan jalur hukum keperdataan yang tersedia tanpa terhalang ketentuan kedauwarsa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004. Artinya, pemaknaan yang mengecualikan berlakunya kedaluwarsa tersebut hanya menyebabkan para Pemohon tidak kehilangan atau menjadi hapus hak hukumnya untuk menggunakan atau menempuh jalur hukum dalam memperjuangkan apa yang didalilkannya sebagai gaji pokok yang belum dibayarkan selama ditugaskan di luar negeri. [6.6] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, permohonan para Pemohon seharusnya dapat dikabulkan untuk sebagian oleh Mahkamah, namun dengan amar tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, yakni dengan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “diberlakukan terhadap jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan hak penghasilan aparatur sipil negara berupa gaji pokok yang belum dibayarkan”. Begitu pula, Mahkamah seharusnya menyatakan Pasal 40 ayat (2) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 214 dimaknai “diberlakukan terhadap jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan hak penghasilan aparatur sipil negara berupa gaji pokok yang belum dibayarkan.” *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman 215 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani