Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo, saya memiliki pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) dari mayoritas hakim konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut: I. Bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU 18/2003) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah 386 Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” Norma a quo dimohonkan pengujian terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Argumentasi posita permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu (i) larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara untuk mewujudkan organisasi advokat yang bebas dan mandiri; (ii) larangan rangkap jabatan pimpinan advokat dengan pejabat negara untuk menghindari konflik kepentingan agar menjamin persamaan kedudukan dan perlakuan di depan hukum; (iii) larangan rangkap jabatan pimpinan advokat dengan pejabat negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan kebebasan dalam berkumpul dan berserikat. Berdasarkan hal tersebut, petitum Pemohon pada pokoknya memohon agar norma a quo dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara”. II. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat berdasarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) Nomor 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012 tentang Pengangkatan Sebagai Advokat, bertanggal 27 Desember 2012 [vide Bukti P- 4], yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Kendari berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor W23.U/1641/HK-ADV/XI/2015, bertanggal 17 November 2015 [vide Bukti P-5], dan memiliki kartu advokat Indonesia yang diterbitkan oleh DPP KAI yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2024 dan berlaku hingga tanggal 30 September 2029 [vide Bukti P-6]. Dalam uraian kedudukan hukum pada permohonan a quo, Pemohon mengamati pengangkatan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., 387 sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan oleh Presiden RI sejak tanggal 21 Oktober 2024 dan pernyataan yang bersangkutan yang menyampaikan rekomendasi Rakernas PERADI agar Mahkamah Agung hanya melakukan penyumpahan terhadap calon advokat diusulkan oleh PERADI [vide Perbaikan Permohonan hlm. 8-9]. Terhadap hal tersebut, Pemohon yang bukan merupakan anggota PERADI tidak memiliki kerugian aktual atau potensi kerugian hak konstitusional atas berlakunya norma a quo. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tidak dijelasan secara spesifik, Pemohon justru mengaitkannya dengan persoalan masa kepemimpinan Ketua Umum PERADI saat ini selama 3 (tiga) periode dan pernyataan Ketua Umum PERADI mengenai pengangkatan advokat sebagai pelanggaran hukum berat pada tanggal 18 Mei 2024 atau sebelum yang bersangkutan menjabat sebagai wakil menteri. Tiadanya kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dijelaskan secara spesifik menyebabkan terputusnya hubungan kausalitas antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma a quo yang dimohonkan pengujian. Terlebih lagi, dengan tidak adanya kerugian hak konstitusional Pemohon dan hubungan kausalitasnya dengan norma a quo, maka dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan Pemohon tidak membawa implikasi apapun bagi Pemohon. Selain itu, terlepas dari fakta bahwa Pemohon berhimpun dalam organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang berbeda dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), adapun pengangkatan seseorang menjadi menteri, termasuk wakil menteri, merupakan hak prerogratif Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Presiden berwenang penuh untuk menunjuk dan mengangkat seseorang yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan menteri atau wakil menteri. Dalam hal ini, bukan tidak mungkin pada masa mendatang pimpinan organisasi advokat lainnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pejabat negara atau menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan berdasarkan pengangkatan oleh Presiden, termasuk pimpinan organisasi advokat tempat Pemohon bernaung. III. Bahwa kekhawatiran Pemohon atas rekomendasi Rakernas PERADI agar Mahkamah Agung hanya melakukan penyumpahan terhadap calon advokat diusulkan oleh PERADI sangat tidak mendasar, karena hal-hal sebagai berikut: 388 1) Hasil Rakernas PERADI yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI adalah keputusan organisasi advokat yang harus disampaikan oleh Ketua Umum. Dalam sebuah sistem politik yang demokratis organisasi advokat seperti PERADI dan sebagainya merupakan bagian dari infrastruktur politik, sehingga berhak memberikan kontribusi pemikiran kepada suprastruktur politik; 2) Posisi menteri dan wakil menteri adalah bagian dari kekuasaan Presiden sebagai kepala eksekutif, di mana pengangkatan dan pemberhentian menjadi hak prerogatif Presiden. Dalam sistem politik, Presiden bersama para pembantu (menteri dan wakil menteri) merupakan bagian dari suprastruktur politik dalam bidang eksekutif; 3) Mahkamah Agung (MA) termasuk bagian dari suprastruktur politik dalam bidang yudisial. Andaipun MA dapat menerima masukan dari organisasi advokat, masukan tersebut tidak mengikat karena MA bersifat independen. Sementara berkenaan dengan penyumpahan advokat yang dijadikan sebagai salah satu alasan kerugian hak konstitusional Pemohon, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2019 pada pokoknya telah menegaskan bahwa PERADI-lah sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang di dalamnya melekat 8 (delapan) kewenangan di mana salah satunya berkaitan erat dengan pengangkatan advokat. Hal ini dituangkan dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.25], hlm. 318-320, yang menyatakan: “4. Bahwa dengan memperhatikan Putusan-Putusan di atas, Mahkamah melalui putusan ini menegaskan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa persoalan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sesungguhnya telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah, yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim) dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006], yang memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat untuk: 389 a. melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)]; b. melaksanakan pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f]; c. melaksanakan pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)]; d. membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)]; e. membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)]; f. membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)]; g. melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)]; dan h. memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1)]. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011]; 2) Bahwa berkaitan dengan organisasi-organisasi advokat lain yang secara de facto saat ini ada, hal tersebut tidak dapat dilarang mengingat konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun demikian organisasi-organsasi advokat lain tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan 8 (delapan) jenis kewenangan sebagaimana diuraikan pada butir angka (1) di atas dan hal tersebut telah secara tegas dipertimbangkan sebagai pendirian Mahkamah dalam putusannya yang berkaitan dengan organisasi advokat yang dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan dimaksud [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011]; 3) Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan penyumpahan advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, tidak serta-merta membenarkan bahwa organisasi di luar PERADI dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat, akan tetapi semata- mata dengan pertimbangan tidak diperbolehkannya menghambat hak konstitusional setiap orang termasuk organisasi advokat lain yang secara de facto ada sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat 390 (2) UUD 1945 yaitu hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam kaitan ini, calon advokat juga harus dijamin perlindungan hak konstitusionalnya untuk disumpah oleh pengadilan tinggi karena tanpa dilakukan penyumpahan calon advokat yang bersangkutan tidak akan dapat menjalankan profesinya. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyumpahan menjadi Advokat maka ke depan organisasi-organisasi advokat lain selain PERADI harus segera menyesuaikan dengan organisasi PERADI sebab sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas bahwa PERADI-lah sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang di dalamnya melekat 8 (delapan) kewenangan di mana salah satunya berkaitan erat dengan pengangkatan Advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006]. 4) Bahwa berkaitan dengan keinginan dari sebagian anggota Advokat yang menghendaki bentuk organisasi Advokat tetap bersifat organisasi tunggal (single bar) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (multibar) hal tersebut juga telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah, di mana Mahkamah telah berpendirian bahwa hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015]. 5. Bahwa sesungguhnya penegasan Mahkamah terhadap organisasi advokat melalui pertimbangan-pertimbangan dalam putusan-putusan di atas tidak dapat dilepaskan dari keinginan yang kuat untuk membangun marwah advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile) yang dapat diwujudkan dengan memberikan penguatan 391 integritas, kompetensi, dan profesionalitas, di samping memberikan perlindungan hukum terhadap pencari keadilan (justiciabelen), secara lebih khusus yang menggunakan jasa profesi Advokat.” Adanya penegasan Mahkamah mengenai organisasi advokat dalam putusan tersebut adalah penting untuk menjadi rujukan berkaitan dengan organisasi advokat, termasuk penyumpahan advokat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon tidak bisa hanya mendasarkan argumentasi kerugian hak konstitusionalnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 yang dikutip dalam permohonan a quo [vide Perbaikan Permohonan hlm. 9], melainkan perlu mencermati perkembangan dan sikap Mahkamah dalam putusan-putusan berikutnya. IV. Bahwa, oleh karena Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung terhadap organisasi advokat yang dipersoalkan in casu PERADI dan Pemohon tidak menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka Pemohon tidak memiliki alas hak yang sah untuk memohonkan pengujian norma a quo V. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut saya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo. Oleh karenanya, Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto 392 sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto