Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang (Model DB-KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang (Model DB1.KWK-KPU), beserta Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (Lampiran Model DB1.KWK-KPU), semuanya bertanggal 4 November 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/KPTS/KPU-Kota- 003.435095/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota Padang, tanggal 4 November 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU-Kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 4 November 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/KPTS/KPU-kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 4 November 2013 (vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-8 dan bukti P- 10); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; 67 Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 68 pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dalam Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi sebagai berikut: A. Eksepsi Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan a quo karena objek permohonan Pemohon bukan perselisihan Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), namun keberatan Pemohon hanya berupa pelanggaran administratif dan/atau pidana yang menjadi kewenangan dari Panwaslu untuk menyelesaikannya; B. Eksepsi Pihak Terkait I 1. Objek permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena Pemohon dalam permohonan a quo, antara lain, mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Padang Tahun 2013, namun Pemohon dalam dalil keberatannya mengemukakan bahwa Termohon telah meloloskan pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat sebagai calon. Menurut Pemohon persoalan keberadaan calon perseorangan dalam pelaksanaan Pemilukada tidak mempengaruhi terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada dan bukanlah merupakan objek dari perselisihan Pemilukada; 2. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena dalil 69 Pemohon a quo, antara lain, bahwa Panwaslu Kota Padang telah lalai sehingga terjadi kampanye hitam dan politik uang. Menurut Pemohon dalil demikian bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara; 3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebab Pemohon dalam permohonan a quo mendalilkan batal Keputusan KPU Kota Padang tentang Penetapan Pasangan Calon; 4. Permohonan Pemohon telah lewat waktu karena Pemohon mempermasalahkan Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon; Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Tentang eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait pada angka 1 dan angka 2 bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo karena objek permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil Pemilukada, menurut Mahkamah bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 4 November 2010, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah, antara lain, money politic, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal; Adapun objek permohon