Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 3 (tiga) Hakim Konstitusi memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, yang menyatakan sebagai berikut: [6.1] Sehubungan dengan pengujian beberapa norma UU 17/2023 yang terdapat dalam Permohonan Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan 182/PUU-XXII/2024 kami hakim konstitusi M. Guntur Hamzah, hakim konstitusi Anwar Usman dan hakim konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah menolak kedua permohonan a quo untuk seluruhnya (wordt ongegrond verklaard) antara lain terkait isu independensi kolegium dan konsil. Adapun argumentasi tersebut, kami uraikan lebih lanjut dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon menguji ketentuan norma Pasal 272 ayat (1) UU 17/2023 yang menegaskan “untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat membentuk Kolegium”; 2. Menurut para Pemohon, norma Pasal a quo sepanjang kata “kolegium” telah menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), sebab kolegium yang dibentuk berdasarkan pasal a quo seolah-olah bersifat independen namun sejatinya menjadi sub ordinat Konsil [vide Pasal 272 ayat (2) UU UU 17/2023]. Terlebih, tugas dan fungsi serta wewenang Kolegium diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah [vide Pasal 272 ayat (5) UU 17/2023]; 3. Menurut para Pemohon ketentuan norma a quo juga berpotensi menyebabkan pemerintah in casu Menteri Kesehatan dapat mengubah pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kolegium apabila hasil kerja kolegium dianggap tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Dalam kaitan ini, 931 menurut para Pemohon, UU 17/2023 dan aturan pelaksana cq Peraturan Pemerintah dan Peraturan turunannnya dengan sengaja dirancang menyandera kolegium dalam kontrol dan harus mematuhi kebijakan Menteri Kesehatan; 4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu kami menegaskan bahwa Kolegium merupakan institusi keilmuan yang memegang peran fundamental dalam menjaga mutu dan integritas praktik profesi di bidang kesehatan. Ihwal ini, kolegium memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan memiliki kualifikasi, kapasitas keahlian, dan standar etik yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Peran kolegium bersifat sangat strategis karena kualitas layanan kesehatan secara langsung ditentukan oleh konsistensi dan kredibilitas standar profesional yang ditetapkan oleh otoritas keilmuan. Oleh karena itu, keberadaan kolegium tidak hanya relevan bagi pengembangan profesi kesehatan, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjamin keselamatan pasien dan melindungi kepentingan publik secara luas; 5. Bahwa kedudukan kolegium merupakan institusi keilmuan yang memegang peran fundamental dalam menjaga mutu dan integritas praktik profesi di bidang kesehatan, namun pada sisi lain negara juga memiliki tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sesuai amanah norma Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang memiliki peran untuk memenuhi tanggung jawab negara dimaksud harus membangun ekosistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan tetap memerhatikan setiap elemen yang menunjang untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat; 6. Bahwa apabila dicermati secara saksama, kami tidak menemukan adanya ketidakpastian hukum dalam ketentuan Pasal 272 ayat (1) UU 17/2023 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dalam konteks ini, penggunaan istilah “kolegium” dalam norma pasal a quo telah dirumuskan secara jelas dan tegas (lex certa), sehingga tidak menimbulkan ambiguitas makna maupun keraguan dalam penerapannya. Norma tersebut sudah secara eksplisit menunjuk pada entitas kelembagaan tertentu dengan fungsi dan kedudukan 932 yang dapat dipahami secara objektif, baik oleh subjek hukum maupun oleh penyelenggara pemerintahan. Terlebih lagi, Pasal 272 ayat (2) UU 17/2023 sudah secara terang dan tegas (clara et clara) menyatakan bahwa kolegium dalam menjalankan perannya bersifat “independen”. Ketentuan ini tidak hanya sekedar bunyi pasal an sich, melainkan jaminan normatif yang jelas bahwa keberadaan kolegium sejak awal memang di desain oleh pembentuk undang- undang untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya secara mandiri dan independen, khususnya dalam ranah keilmuan dan profesional. Dengan adanya penegasan tersebut, tidak terdapat ruang penafsiran yang meragukan mengenai independensi kolegium dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks yang lebih luas, rumusan norma tersebut telah menegaskan dua hal sekaligus, yaitu (1) kedudukan kelembagaan kolegium sebagai bagian dari struktur Konsil dan (2) jaminan independensi dalam pelaksanaan fungsi dan perannya. Formulasi ini tidak mungkin menimbulkan ambiguitas normatif karena aspek struktural dan aspek fungsional diatur secara jelas dan tidak saling menegasikan; 7. Adapun “Independensi” sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 272 ayat (2) UU 17/2023 tersebut, apabila dibaca secara sistematis merujuk pada kebebasan kolegium dalam menjalankan fungsi keilmuan dan profesionalnya, bukan pada keterpisahan institusional dari konsil. Terlebih, dalam kontruksi hubungan konsil dengan kolegium, di mana kolegium merupakan alat kelengkapan konsil juga secara tegas dinyatakan bahwa kedua lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya [vide Pasal 1 angka 25 dan angka 26 UU 17/2023]. Sehingga, sekali lagi, tidak terdapat kontradiksi (contradictio) antara status kolegium sebagai alat kelengkapan konsil dan sifat independen dalam menjalankan tugasnya. Norma ini justru memberikan kepastian hukum (legal certainty) karena secara eksplisit membatasi ruang intervensi terhadap kewenangan substantif kolegium. Andaipun dalam praktik ternyata ditemukan adanya tindakan yang mencerminkan tidak berjalannya independensi kolegium, --non utique, Persoalan demikian berada pada ranah implementasi norma, bukan pada kejelasan atau konstitusionalitas norma itu sendiri; 8. Bahwa berkenaan dengan anggapan para Pemohon bahwa pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah dan peraturan di bawahnya dimaksudkan untuk menyandera kolegium dalam mekanisme kontrol sehingga harus tunduk 933 dan mematuhi kebijakan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 272 ayat (5) UU 17/2023, anggapan tersebut menurut kami adalah anggapan yang tidak benar atau keliru (fallacy). Ihwal ini, pendelegasian pengaturan kepada peraturan pelaksana in casu peraturan pemerintah merupakan teknik pembentukan peraturan perundang undangan yang lazim dan konstitusional untuk menjabarkan norma undang undang agar dapat diimplementasikan secara efektif dan operasional. Delegasi tersebut tidak serta merta menghilangkan independensi kolegium, sepanjang ruang lingkup pengaturan tetap berada dalam batas administrasi dan tata kelola, serta tidak mencampuri kewenangan substantif dan keilmuan yang menjadi ranah otonom kolegium; 9. Bahwa menurut hemat kami, secara keseluruhan ketentuan Pasal 272 UU 17/2023 telah sejalan dan konsisten dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 karena tetap menjamin peran strategis dan kewenangan kolegium dalam penyusunan standar kompetensi, standar pendidikan profesi, dan standar pelayanan profesi. Putusan 10/PUU-XV/2017 secara tegas menempatkan kolegium sebagai institusi keilmuan yang memiliki otoritas akademik dalam merumuskan standar kompetensi dan pendidikan profesi. Dalam kaitan ini, Norma Pasal 272 ayat (1) UU 17/2023 sama sekali tidak mengurangi kewenangan tersebut, melainkan justru mempertegas posisi kolegium sebagai organ untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pengaturan ini memastikan keberlanjutan peran epistemik kolegium serta memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam struktur kelembagaan. Dengan legitimasi kelembagaan yang diperkuat, pada gilirannya, kolegium akan memiliki otoritas yang lebih kokoh untuk menetapkan standar keilmuan di bidang kesehatan termasuk kedokteran yang mengikat seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, menurut hemat kami, pembentuk undang- undang dalam membentuk UU 17/2023 tidak menyimpangi prinsip yang telah ditetapkan Mahkamah, tetapi justru mengukuhkan kolegium sebagai pilar akademik dalam sistem kesehatan nasional; 10. Bahwa menurut hemat kami, pembentuk undang-undang telah membentuk UU 17/2023 dengan mempertimbangkan praktik terbaik (best practices) yang 934 berkembang di berbagai negara maju, khususnya dalam hal penataan kelembagaan, standar profesi, dan sistem tata kelola kesehatan yang modern dan akuntabel. Orientasi pembentuk undang undang tersebut menunjukkan kehendak untuk mendorong pengelolaan kesehatan di Indonesia agar berjalan secara lebih profesional, terintegrasi, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pelayanan publik. Oleh karena itu, penilaian terhadap konstitusionalitas UU 17/2023 tidak sepatutnya dilakukan secara tergesa gesa hanya berdasarkan kekhawatiran hipotetis (potensial) dan anasir- anasir yang dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dipastikan akan terjadi. Sepanjang norma-norma yang diatur telah dirumuskan secara jelas, rasional, dan memberikan jaminan terhadap prinsip independensi serta kepastian hukum, maka pengujian konstitusional seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana norma tersebut diimplementasikan. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan baik secara faktual maupun potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, persoalan tersebut lebih tepat dinilai sebagai masalah implementasi kebijakan, bukan sebagai cacat konstitusionalitas norma undang undang; 11. Kami memandang UU 17/2023 a quo sebagai rancang bangun sistem kesehatan nasional Indonesia. UU a quo tidak sekadar mengatur aspek teknis pelayanan, tetapi membangun ekosistem dan membentuk arsitektur menyeluruh yang mengintegrasikan pembiayaan, sumber daya manusia, fasilitas, teknologi, dan tata kelola, di mana negara merumuskan satu kerangka besar agar seluruh subsistem kesehatan bergerak dalam arah yang sama menuju sistem kesehatan nasional berorientasi pada kepentingan pasien dan masyarakat. Sebagai rancang bangun, UU 17/2023 disusun dengan logika sistematis dimana setiap norma saling terkait satu sama lain untuk saling menopang. Pendekatan ini penting untuk mengakhiri pola regulasi sektoral yang selama ini menimbulkan tumpang tindih dan inefisiensi. UU 17/2023 juga menjadi instrumen strategis untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga dengan fokus pada pemerataan akses, peningkatan mutu layanan, dan penguatan daya saing sistem kesehatan nasional, sekaligus dalam rangka mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik (good hospital governance). Dengan demikian, UU 935 17/2023 a quo yang sejatinya telah mengadopsi standar dan kaidah layanan kesehatan modern dan global berfungsi sebagai peta jalan (road map) pembangunan kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, mengutak-atik norma yang telah ajeg dalam UU 17/2023 a quo secara parsial atau pada norma tertentu sama artinya dengan mendegradasi rancang bangun sistem kesehatan nasional dan berpotensi mengganggu keseimbangan antar subsistem yang telah dirancang secara terpadu. Hal ini justru berisiko menghambat tujuan konstitusional negara dalam memenuhi hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara; 12. Terakhir, kolegium seharusnya tetap menjaga dan menjalankan independensinya secara konsisten sampai dengan tahapan implemenasi sesuai dengan amanat pasal Pasal 272 ayat (2) UU UU 17/2023. Andaipun terdapat anggapan bahwa tindak lanjut Pasal a quo dalam peraturan pemerintah belum secara jelas dan komprehensif mengatur jaminan independensi kolegium, --quod non, ataupun apabila terdapat kekhawatiran di kemudian hari muncul persoalan yang berkaitan dengan terganggu atau tergerusnya independensi kolegium, maka hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma, sehingga sejauh ini, menurut hemat kami tidak terdapat alasan yang mendasar/kuat dan komprehensif untuk mengabulkan permohonan para Pemohon meskipun sebagian. Idealnya, oleh karena tidak terdapat persoalan konstitusional dengan berlakunya norma dalam UU 17/2023, hendaknya Mahkamah memberikan kesempatan untuk menjadikan UU a quo sebagai payung hukum yang utuh dan road-map dalam mengawal dan mewujudkan pembangunan sistem kesehatan nasional. 13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, menurut kami, sepanjang pengujian Pasal 272 ayat (1) UU 17/2023 dalam isu perkara sepanjang mengenai independensi kolegium pun adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya Mahkamah menolak permohonan a quo (wordt ongegrond verklaard). *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, 936 Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal delapan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam selesai diucapkan pukul 10.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Dr. dr. Judilherry Justam, MM. ME. PKK., dr. H. Bambang Murdoto, Sp. A, Dr. Sugito Wonodirekso, M.Sc., Kol. CKM (Purn), dr.H. Martomo Pryatman Mardjoeki, Sp.An., Dr. Suryono S.I. Santoso, Sp.OG., Dr. Trevino Aristarkus Pakasi, PhD., dr. Nida Wannahari Nasution, MKM., Kol (Purn) dr. H. Momo Sudarmo, Dr. Eduardus Nugroho, dan Dr. Berlian T.P Siagian, serta Pihak Terkait Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia dan Perkumpulan Apoteker Sejahtera Indonesia. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P.