Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

1. Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010, yang diucapkan pada tanggal 22 September 2010 [3.24] Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. yang menyatakan, Kejaksaan adalah badan pemerintahan. Dengan demikian, pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Pendapat tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU 16/2004 yang menyatakan, “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.24, hlm. 128- 129). 68 2. Putusan MK No. 28/PUU-X/2012, yang diucapkan pada tanggal 19 September 2012 Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 pada pokoknya memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Tugas dan kewenangan kejaksaan sangat terkait dengan posisi lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.14. hlm. 26). 3. Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013, yang diucapkan pada tanggal 24 April 2014 [3.10.2] Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku diminus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta 69 menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.10.2, hlm. 70). 4. Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022, yang diucapkan pada tanggal 20 Desember 2022 [3.9] Menimbang bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang [vide Penjelasan Umum UU 11/2021]. Dalam melaksanakan kekuasaan dan/atau kewenangannya tersebut, kejaksaan harus merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, meskipun berkaitan dengan kedudukan kejaksaan a quo Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 18 Oktober 2011, menyatakan pada 70 pokoknya, kejaksaan termasuk lembaga pemerintahan, yang ditandai dengan masa jabatan Jaksa Agung yang dilantik dan berhenti bersamaan dengan masa jabatan kabinet. Oleh karena itu, berdasarkan penegasan Mahkamah a quo terjadi dual obligation atas kedudukan kejaksaan, yaitu sebagai penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan (eksekutif). Dengan demikian, sebagai konsekuensi logis dan yuridis dengan adanya dual obligation ini maka kedudukan kejaksaan adalah penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekalipun tidak disebutkan dalam UUD 1945. Sehingga dalam penataan organisasi kejaksaan, meskipun merupakan bagian dari lembaga pemerintah, namun oleh karena kejaksaan juga menjalankan fungsi penegakan hukum yang merupakan bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman, maka harus pula memperhatikan 71 prinsip-prinsip independensi sebagaimana sebuah lembaga penegak hukum pada umumnya. (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.9, hlm. 181-182). 5. Putusan MK No. 30/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2023 Bahwa jabatan Jaksa Agung memiliki peran strategis dalam penegakan hukum karena bersinggungan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga menuntut hadirnya seorang Jaksa Agung yang dapat menjadi pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. Oleh karena Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka terhadap fungsinya tersebut harus dilaksanakan secara merdeka. (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.18, hlm. 249). 1.4. Bahwa dalam perspektif sistem ketatanegaraan, Kejaksaan sejatinya dapat dikategorikan sebagai lembaga constitutional importance, karena memenuhi kriteria diantaranya: (1) lembaga yang dapat disejajarkan dengan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; (2) menjadi pilar dalam rangka menjamin tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan demokrasi; (3) lembaga independen dalam pengertian menjalankan tugas dan fungsinya secara otonom dan mandiri, tidak menjalankan fungsi eksekutif an sinch. 72 1.5. Bahwa melalui fungsi dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, maka Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan sangat strategis perannya dalam rangka tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan negara berkedaulatan rakyat (demokrasi). Dengan kedudukan dan peran yang strategis tersebut, maka jelas bahwa Kejaksaan RI merupakan lembaga yang tergolong constitutional importance. 1.7. Bahwa berkenaan dengan pentingnya kedudukan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (constitutional importance), maka hal tersebut semakin memperkuat konstitusionalitas Kejaksaan sebagai central authority dalam urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Terlebih lagi, Kejaksaan sebagai constitutional importance memenuhi 3 (tiga) karakteristik central authority dalam suatu negara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu koordinatif, multifungsi dan sentralistik. Dari perspektif ketatanegaraan, Kejaksaan merupakan satu- satunya lembaga yang dapat menjembatani (koordinatif, multifungsi dan sentralistik) kepentingan eksekutif dan kepentingan yudiaktif karena Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan (eksekutif) dan lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu melakukan penuntutan dan wewenang penegakan hukum lainnya sesuai ketentuan undang-undang (yudikatif). Dalam melakukan penuntutan tersebut, dilaksanakan secara bebas dan merdeka. Bebas dan merdeka tersebut merupakan ciri khas pelaksana kekuasaan peradilan sebagai kekuasaan yudikatif. Disamping Mahkamah Agung, Kejaksaan merupakan lembaga penegakan hukum yang murni, yang berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya yang merupakan lembaga penegakan 73 hukum yang tidak murni. Dikatakan sebagai lembaga penegakan hukum yang tidak murni karena dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum, dilaksanakan tidak bebas dan merdeka. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan eksekutif dan yudikatif merupakan pilihan hukum pembentuk undang-undang yang dalam pelaksanaannya harus konsisten dan terukur. 2. Jaksa Sebagai Magistraat, Pejabat Pemilik Perkara, Yang Memiliki Kepentingan Nyata Dalam Sistem Peradilan Pidana. 2.1. Bahwa begitupun dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan melalui jaksa selaku dominus litis (pemilik perkara) pidana yang menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki rentang tugas yang paling luas dan menghubungkan berbagai fungsi lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu, serta perwujudan single pro