Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 32 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah, para Pemohon harus dapat menguraikan secara jelas hal-hal berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas norma yang diajukan. Permasalahan tersebut harus diuraikan secara jelas pada bagian-bagian permohonan, yang terdiri dari uraian mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), serta hal yang dimohonkan (petitum). Hal ini merupakan salah satu syarat formal dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah sebagaimana diatur oleh Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) yang menyatakan: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 UU MK serta Pasal 35 ayat (1) PMK 7/2025, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2026. Pada persidangan tersebut Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon berkenaan dengan kejelasan uraian permohonan, yaitu pada bagian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita) terutama berkenaan dengan kejelasan norma yang diajukan pengujian dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Januari 2026]. Berkenaan dengan 33 hal tersebut, Mahkamah menasihatkan agar para Pemohon memperbaiki permohonan dengan berdasarkan pada pedoman yang telah diatur oleh UU MK dan PMK 7/2025 sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.3.1] di atas. Terhadap nasihat yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026. [3.3.3] Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon a quo, sebagaimana perbaikan permohonan yang telah diterima Mahkamah, terdapat fakta bahwa para Pemohon menguraikan Petitum permohonan antara lain sebagai berikut: 1. ...; 2. Menyatakan frasa ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” sebagaimana pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. Dan harus dimaknai bahwa‚ ‘‘pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota KPU. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota‘‘. 3. Menyatakan frasa ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” dan “berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun” Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. Dan harus dimaknai bahwa‚ ‘‘pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota Bawaslu. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya 34 pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. 4. .... [3.3.4] Bahwa berkenaan dengan uraian Petitum pada angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, telah ternyata para Pemohon tidak merumuskan dengan jelas hal- hal yang sesungguhnya dimohonkan untuk diputus. Dalam kaitan ini, para Pemohon memohon pemaknaan norma Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang saling bertentangan (kontradiksi). Di mana, pada Petitum angka 2 para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, dan frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. Namun, pada petitum yang sama, para Pemohon memohon juga kepada Mahkamah agar norma dimaksud dimaknai‚ ‘‘pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota KPU. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota‘‘. Demikian pula halnya, pada Petitum angka 3, para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” dan “berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun” dalam Pasal 117 ayat