Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Darah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon dalam perkara Nomor [[18/PUU-XVI/2018]] tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan dalam perkara Nomor [[18/PUU-XVI/2018]] untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan [[DPR]] RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan [[Pasal 73 ayat (3)]], ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), [[Pasal 122 huruf l]], dan [[Pasal 245 ayat (1)]] UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan [[Pasal 73 ayat (3)]], ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), [[Pasal 122 huruf l]], dan [[Pasal 245 ayat (1)]] UU MD3 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 2 Tahun 2018]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] Tentang [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 122]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 2]] - [[Pasal 7 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Undang-undang terkait sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ### Putusan Terkait - [[23/PUU-XV/2017]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018* <!-- Enhanced by 20-Agent System for Year 2018 on 2025-07-18 17:51:14 -->