Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah menguji Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969, selanjutnya disebut UU 13/2009) terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; 65 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 7 UU 13/2009 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 66 [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya telah menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan), secara spesifik dan aktual, telah dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 7 UU 13/2009, yang berbunyi: “Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat”, dengan alasan- alasan sebagai berikut: • Mengabaikan aspirasi masyarakat Maybrat sebanyak 27.919 penduduk sebanyak 19 ribu orang Maybrat dari 58 Kampung ditambah satu kelurahan menghendaki Fategomi yang dikenal dengan sebutan ”Wilayah Segitiga Emas” sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat, sesuai dengan Musyawarah Adat Masyarakat Maybrat dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (BAPERKAM); 67 • Belum ada persetujuan dari Masyarakat Adat dari Kampung Kumurkek untuk menyerahkan tanah adatnya kepada Pemerintah guna membangun gedung pemerintahan kabupaten untuk digunakan dalam rangka pembangunan infrastruktur Penataan Tata Ruang; • Mengabaikan pertimbangan bahwa Kampung Kumurkek sebagai ibukota letaknya jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat, belum memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pemerintahan; • Mengakibatkan kemungkinan terjadinya kemacetan dan kelancaran pemerintahan dan ketidakefektifan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; • Tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta tidak menjunjung Hak Dasar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Maybrat; • Dapat mengakibatkan konflik kesukuan dan mengancam keamanan; • Tidak menghormati hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan mengormati masyarakat Maybrat yang masih sesuai dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat Pasal 18B UUD 1945; • Mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik, pelanggaran HAM; • Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 tanggal 11 November 2004; • Kajian akademik Pembentukan Kabupaten Maybrat Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2006 antara lain merekomendasikan bahwa Maybrat memiliki peluang untuk maju dan berkembang didasarkan potensi-potensi yang dimilikinya, serta mencari wilayah yang berada di tengah-tengah wilayah Maybrat sehingga wilayah tersebut dapat melayani wilayah-wilayah lainnya dan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat Maybrat; • Pasal 7 UU 13/2009 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan), khususnya Masyarakat Adat Maybrat karena mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor 68 kehidupan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik. Upaya penyelesaian masalah Undang-Undang tersebut selama ini tidak ditanggapi pemerintah pusat dan daerah serta kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26) juga telah mengajukan empat orang saksi dan dua orang ahli yang keterangannya secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: • Saksi Silas Antoh menerangkan bahwa yang menjadi kesepakatan saksi menghendaki Kampung Fategomi yang merupakan titik pertemuan antara Aifat, Aitanyo dan Ayamaru merupakan tempat yang strategis menjadi Ibukota; • Saksi Dortheis Freds Kambuaya menyatakan dalam Rancangan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2009 tidak disebutkan Ibukota Maybrat di Kumurkek, tetapi di segitiga emas karena merupakan titik tengah ketiga distrik, tidak di Ayamaru atau Aitanyo karena bisa mencemari danau sumber penghasilan ikan untuk masyarakat; • Saksi Solaiman Naa menyatakan bahwa jika Ibukota di Kumurkek ka