Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 51 ayat (1); Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) junctis Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), yang selanjutnya disebut UU 2/2011, terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: 62 a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1); Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) junctis Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) UU 2/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (selanjutnya disebut PKNU) adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris bertanggal 13 Oktober 2006, Nomor 33, yang kemudian diubah dengan Akta Notaris bertanggal 12 Januari 2007, Nomor 26 keduanya dibuat di hadapan H Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta, terakhir diubah dengan akta Notaris bertanggal 10 Desember 2007, Nomor 5 yang dibuat di hadapan Dian Fitriana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor M.HH- 31.AH.11.01 Tahun 2008, bertanggal 03 April 2008; 63 Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah badan hukum publik dalam hal ini Partai Kebangkitan Nasional Ulama yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK. Bahwa di samping Pemohon harus memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) UU MK, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohon pengujiannya; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalikan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 64 [3.7] Menimbang bahwa pemohon mendalilkan hak konstitusional Pemohon adalah hak yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) , Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 dan Pasal yang terkait yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a), Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 4, Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) UU 2/2011; [3.8] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 15/PUU- IX/2011, bertanggal 4 Juli 2011, telah menyatakan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa ”Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; [3.9] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah bersifat final dan berlaku erga omnes oleh karena itu terhadap Pemohon pun berlaku Putusan Nomor 15/PUU- IX/2011, bertanggal 4 Juli 2011. Artinya, Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pemohon. Dengan demikian Pemohon tidak lagi dirugikan hak konstitusionalnya. Oleh karena Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi maka kepada Pemohon pun tidak lagi terikat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a); Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) UU 2/2011, atau dengan kata lain pasal- pasal tersebut tidak ada lagi kaitannya dengan Pemohon sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada Pemohon; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon tidak lagi dirugikan hak konstitusionalnya sejak ada Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-IX/2011, bertanggal 4 Juli 2011, atau tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan oleh karenanya permohonan tidak dapat diterima; 65 4.