Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013, tertanggal 23 Februari 2013 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu mengajukan permohonan; 91 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 92 langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut: A. Eksepsi Termohon Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut: 1. Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, namun Pemohon dalam keberatannya mempermasalahkan penggunaan Model DA dan Model DA.1 KWK KPU yang bukan sebenarnya di Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga; 2. Dalil permohonan Pemohon kontradiktif dan tidak konsisten antara dalil permohonan yang satu dan dalil permohonan yang lainnya, yaitu halaman 12 angka 4.3.1, halaman 18 dan 19 angka 4.3.6. Pemohon pada angka 4.3.1 mendalilkan kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala kampung dari sembilan kampung di Distrik Pogoma telah sepakat bulat memberikan suaranya kepada Pemohon, namun dalam rincian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga memperoleh suara; B. Eksepsi Pihak Terkait 1. Permohonan Pemohon salah objek karena Pemohon mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak oleh Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Puncak, bertanggal 23 93 Februari 2013 yang ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemiluhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Menurut Pihak Terkait seharusnya objek permohonan Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak di Tingkat Kabupaten Puncak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, (Model DB-KWK.KPU), tanggal 23 Februari 2013 dan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Perolehan suara sah masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013; 2. Permohonan Pemohon kabur karena dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon; [3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon kabur dengan alasan Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan terhadap penggunaan Model DA dan DA.1 KWK KPU yang tidak benar di Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga, menurut Mahkamah objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah menyangkut rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterbitkan oleh Termohon. Formulir Model DA dan DA.1 KWK KPU merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten sebab Formulir Model DA dan DA.1 dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten. Berdasarkan penilaian hukum tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan kabur dengan alasan keberatan Pemohon mempermasalahkan Model DA dan DA.1 KWK KPU tidak beralasan menurut hukum; Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur dengan alasan permohonan Pemohon kontradiktif dan tidak konsisten antara dalil permohonan yang satu dan dalil permohonan yang lainnya, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut sudah menyangkut pokok permohonan, sehingga eksepsi Termohon a quo akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon; 94 [3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon salah objek, menurut Mahkamah setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti para pihak ditemukan fakta bahwa Pemohon tidak secara lengkap menyebutkan objek permohonan a quo sebagaimana termuat dalam bukti P-1 = bukti T-9 = bukti PT-1 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Di Tingkat Kabupaten Puncak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, tertanggal 23 Februari 2013 (Model DB