Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 27 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 228 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 28 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 228 UU 7/2017, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 228 UU 7/2017: “(1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”. 2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dan juga sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS nomor 28, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, 29 yang menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, pemberlakuan ketentuan norma Pasal 228 UU 7/2017, yang tidak memuat frasa “atau gabungan partai politik” menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan Pasal a quo. Padahal, Pasal a quo, terkait erat dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, yang sejatinya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; 4. Bahwa ketentuan mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, diatur juga dalam ketentuan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 221 UU 7/2017, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023), Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Perbawaslu 14/2013). Oleh karena itu, seharusnya frasa “atau gabungan partai politik” juga diatur dalam rumusan norma Pasal 228 UU 7/2017; 5. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar, ketentuan norma Pasal 228 UU 7/2017 mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih karena terjadinya ketidakpastian hukum sebagai akibat adanya pertentangan antara norma di dalam undang-undang yang sama yang bertentangan satu sama lainnya (contradictio interminis), in casu ketentuan norma Pasal 221 UU 7/2017 karena merumuskan frasa partai politik atau gabungan partai politik dengan ketentuan norma Pasal 228 UU 7/2017 yang hanya merumuskan frasa partai politik; 6. Bahwa adanya prinsip perlakuan yang sama dalam Pemilu adalah untuk menjamin asas pemilu yang jujur dan adil sehingga ada larangan bagi partai politik, namun larangan tersebut tidak untuk gabungan partai politik sebagaimana termuat dalam norma Pasal 228 UU 7/2017. Hal ini akan menyebabkan sulitnya diwujudkan pemilu yang jujur dan adil karena: 1) larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden hanya ditujukan pada partai politik, hal ini mengakibatkan hanya partai politik saja yang dilarang, tetapi gabungan partai politik tidak dilarang; 30 2) mengakibatkan hanya partai politik saja yang dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya, sedangkan gabungan partai politik tidak dilarang; 3) mengakibatkan hanya partai politik saja yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat, tetapi gabungan partai politik tidak; dan 4) mengakibatkan setiap orang atau lembaga dapat memberikan imbalan kepada gabungan partai politik, dan tidak ada sanksi terhadap pemberi imbalan. 7. Bahwa menurut Pemohon dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, me