Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). [3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu: 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.4] Menimbang bahwa Pemerintah menyatakan pengujian konstitusional yang diajukan para Pemohon tidak dapat diperiksa dan diputus lagi oleh Mahkamah atas dasar ne bis in idem, karena permohonan a quo pernah diajukan oleh para Pemohon dan telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 2/PUU-VI/2008 tanggal 6 Mei 2008. Terhadap pandangan Pemerintah yang demikian, Mahkamah berpendapat bahwa perkara ini tidak termasuk ne bis in idem karena Putusan Nomor 2/PUU-VI/2008 tanggal 6 Mei 2008 belum 61 memasuki pokok permohonan. Oleh karena itu, Pasal 60 UU MK tidak menghalangi Mahkamah untuk menguji pokok permohonan a quo, sehingga Mahkamah tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa sebagian para Pemohon dalam perkara a quo, masing-masing sebelumnya juga adalah para Pemohon dalam perkara Nomor 2/PUU-VI/2008, yang telah memohonkan pengujian Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU, yang telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2008, dalam perkara mana para Pemohon telah diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal undang-undang a quo, namun karena dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam pembuktian, permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima; [3.6] Menimbang bahwa karena putusan Mahkamah yang menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dan belum memasuki substansi permohonan, dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragrap [3.4] di atas, maka tidak terdapat hambatan prosedural untuk diajukannya kembali permohonan pengujian atas materi undang-undang yang sama ke hadapan Mahkamah untuk diperiksa, diadili, dan diputus menyangkut substansi atau materi permohonannya. Oleh karena itu, tanpa mempertimbangkan kembali dalil para Pemohon sepanjang mengenai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo, Mahkamah cukup hanya merujuk dan mengambil alih pertimbangan dalam Putusan Nomor 2/PUU- VI/2008 tertanggal 6 Mei 2008 mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan ini; [3.7] Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum yang telah disebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; 62 POKOK PERMOHONAN [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan para Pemohon, yang diajukan sebagai masalah konstitusional dalam permohonan a quo adalah pengujian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU. Ketentuan tersebut, menurut para Pemohon, merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai buruh atau pekerja sehubungan dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan yang dinyatakan pailit. Selain itu, keberadaan Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU tidak menjamin kepastian hukum yang adil bagi buruh, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena hanya memberi peluang, serta hak-hak istimewa kepada kreditor pemegang gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan ataskebendaan lainnya, yang akan menghapuskan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh, baik selama berlangsungnya hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja karena kepailitan; [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-6), juga telah mengajukan ahli yang keterangannya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: [3.9.1] Keterangan Ahli Rizal Ramli 1. Bahwa, latar belakang perubahan Faillessement Verordening menjadi undang-undang kepailitan adalah terjadinya krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997. Pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah agreement di bawah tekanan dunia internasional dan International Monetary Fund (IMF) yang disebut sebagai Letter of Intent; 2. Bahwa kurang lebih 100 poin Letter of Intent dilakukan pada saat Indonesia mengalami kesulitan, dipaksakan mengikuti pikiran-pikiran yang new liberal dalam ekonomi Indonesia sekaligus tujuannya untuk mengamankan dan melindungi kepentingan modal asing secara ganda dalam berbagai kasus; 63 3. Bahwa latar belakang kebijakan perundang-undangan di bidang perekonomian adalah sebagai berikut: a. di media massa dikatakan bahwa IMF memberikan bantuan lebih dari dua puluh milyar rupiah, padahal itu adalah pinjaman bukan bantuan; b. setelah penandatanganan perjanjian tersebut, Pemerintah Indonesia dibujuk untuk menandatangani apa yang disebut sebagai Frankfurt Agreement, yaitu isinya seluruh kewajiban BUMN Indonesia maupun perusahan-perusahaan swasta Indonesia di Bank Asing harus segera diambil alih oleh Pemerintah Indonesia, dicicil dan dibayar. Frankfurt Agreement tersebut bagaikan menerima uang di kantong kiri (dalam bentuk pinjaman IMF) yang begitu selesai ditandatangani dikeluarkan kembali dari kantong kanan untuk membayar kewajiban-kewajiban kepada bank-bank asing. 4. Bank-bank asing atau perusahaan-perusahaan asing sebelum melakukan investasi atau memberikan pinjaman, terlebih dahulu melakukan studi atau due diligence untuk mengurangi risiko. Indonesia diwajibkan untuk mengambil alih utang-utang yang dibuat pada waktu itu secara voluntary. Artinya, bank-bank asing atau perusahaan-perusahaan asing tersebut mengambil keuntungan dari Letter of Intent tersebut yang menggambarkan agreement yang tidak adil dengan implikasi secara tidak langsung rakyat Indonesia harus mengambil alih utang-utang tersebut dan terlebih dahulu memenuhi kewajibannya kepada bank-bank asing. Singkatnya, pinjaman Indonesia dari IMF tersebut tidak lain adalah upaya untuk menyelamatkan bank-bank asing (hal demikian dikenal sebagai moral hazard); 5. UU Kepailitan dan PKPU dibentuk di bawah tekanan dunia internasional yang disetujui oleh beberapa pejabat Indonesia dan merugikan ekonomi Indonesia; 6. Dalam UU Kepailitan dan PKPU, kreditor dibagi dalam beberapa kelompok, diantaranya: kreditor separatis; kreditor pemilik collateral atau secured lender; kelompok kreditor preferen, yaitu buruh; kreditor tanpa jaminan; dan yang terakhir adalah kreditor konkuren atau supplier; 7. Di dalam undang-undang kepailitan di negara-negara maju termasuk di negara super-kapitalis seperti Amerika Serikat, pengelompokannya sangat 6