Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Serdang Bedagai

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditetapkan oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; 47 Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala 48 daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 tanggal 13 Maret 2010, Pemohon 1 adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Pemohon 2 adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, Pemohon 3 adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 (vide Bukti P-2 = Bukti T-4); 49 [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 (Bukti T-8); [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Selasa, 18 Mei 2010, Rabu, 19 Mei 2010, dan Kamis, 20 Mei 2010; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 102/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan, Termohon mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dulu mempertimbangkan eksepsi Termohon; Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan 50 eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek permohonan para Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada, karena itu Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. [3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat; • Bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010; • Bahwa dalil tersebut kemudian diperkuat dengan Bukti P-7 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010; [3.15] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon; [3.16] Menimbang bahwa karena objek permohonan para Pemohon adalah perselisihan hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, dan Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.17] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan berdasa