Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 437 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887, selanjutnya disebut UU 17/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 17 [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan kerugian konstitusional Pemohon dan penyempurnaan alasan-alasan permohonan [vide risalah sidang tanggal 24 Desember 2024, hlm. 10 dan 17] serta berkenaan dengan petitum permohonan [vide risalah sidang tanggal 24 Desember 2024, hlm. 10, 11, 12, dan 20]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.49 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan berkenaan dengan kesesuaian antar posita dan petitum, berdasarkan Pasal 74 PMK 2/2021, sebagai berikut: “Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif”. Bahwa, setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon a quo, telah ternyata Pemohon merumuskan petitumnya di antaranya sebagai berikut. 2. Menyatakan Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang dilarang: c. memasukkan zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 18 d. mengedarkan zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f.”. 3. Menyatakan Pasal 150 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang memproduksi zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3), dan/atau mengedarkan zat adiktif berupa produk tembakau yang tidak menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf e dan huruf f, wajib mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar.”. 4. Menyatakan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “rokok” tidak dimaknai “produk tembakau dan rokok elektronik.”. 5. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa produk tembakau dan/atau rokok elektronik di wilayahnya, serta wajib menetapkan dan mengimplementasikan wilayahnya sebagai kawasan tanpa asap rokok dan/atau uap rokok.”. 6. Menyatakan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kawasan tanpa produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan mengimplementasikan tempatnya sebagai kawasan tanpa asap rokok dan/atau uap rokok.”. 7. Menyatakan Pasal 152 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan peredaran dan penggunaan zat adiktif, berupa rokok elektronik dan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok, diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 8. Menyatakan Pasal 437 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan 19 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, memproduksi dan/atau mengedarkan produk tembakau yang tidak menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf e dan huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ”. 9. Menyatakan Pasal 437 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lem