Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 14 Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris) sebagaimana norma a quo telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025, terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 15 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 16 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 8 ayat (2) UU Notaris yang menyatakan “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan”. di mana Pasal 8 ayat (2) UU Notaris telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, sehingga makna Pasal 8 ayat (2) UU Notaris menjadi sebagai berikut: “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum”; 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia yang hingga saat ini masih berprofesi sebagai notaris karena walaupun sudah mencapai usia pensiun [67 (enam puluh tujuh) tahun] namun belum memperoleh surat keputusan pensiun. 4. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (2) UU Notaris yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 karena jangka waktu pemeriksaan perkara dan/pengucapan putusan a quo lebih lama dibandingkan pemeriksaan perkara dan/atau pengucapan putusan lainnya, sehingga sebelum putusan a quo diucapkan oleh Mahkamah, para Pemohon telah mencapai usia pensiun. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris atau setidaknya menjabat sebagai notaris hingga mencapai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun [vide Bukti P-1, Bukti P- 2, dan Bukti P-16]. Para Pemohon juga telah menjelaskan mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), 17 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta telah menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang disebabkan berlakunya norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024. Di samping itu, para Pemohon juga telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami bersifat spesifik dan aktual, serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, karena dengan adanya pemaknaan terhadap norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris oleh Mahkamah seharusnya para Pemohon mendapatkan kesempatan untuk diperpanjang masa jabatannya hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun. Namun, oleh karena putusan atas perkara tersebut diucapkan telah melewati usia pensiun para Pemohon yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun maka para Pemohon tidak dapat menggunakan putusan Mahkamah tersebut, sehingga para Pemohon menghendaki putusan terhadap permohonan Nomor 84/PUU-XXII/2024 dapat diberlakukan sejak para Pemohon belum berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun atau sejak permohonan tersebut didaftarkan, karena para Pemohon pada tanggal tersebut belum berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar apa