Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 82 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 83 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo adalah Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah: d. Berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan 2. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional berupa tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai akibat frasa “sarjana hukum” dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 yang diberlakukan secara eksklusif dan telah mendiskualifikasi para Pemohon untuk menjadi seorang Jaksa; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3]. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II merupakan lulusan sarjana hukum bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; 4. Bahwa Pemohon I memiliki minat dan fokus yang kuat untuk mengabdikan diri menjadi seorang jaksa dengan tujuan mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Sejalan dengan itu, Pemohon II juga memiliki minat yang sama in casu, adanya kemauan yang kuat untuk menjadi seorang Jaksa. Selanjutnya, dalam menjalankan minatnya tersebut, baik Pemohon I maupun Pemohon II, turut serta pada pendaftaran sebagai peserta Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada instansi Kejaksaan Agung dengan formasi sebagai Jaksa Ahli Pertama [vide Bukti P-4]; 5. Bahwa pada tanggal 19 September 2024, baik Pemohon I maupun Pemohon II dinyatakan tidak lolos syarat administratif oleh Panitia Penerimaan Calon 84 Aperatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Agung. Dalam konfirmasi yang diberikan oleh verifikator, para Pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena kualifikasi pendidikan para Pemohon tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada formasi yang ditentukan oleh Kejaksaan. Adapun, verifikator menyebutkan alasan tidak lolosnya Pemohon I dan Pemohon II karena Prodi S-1 Hukum Tata Negara tidak tercantum dalam Pengumuman Nomor PENG-11/C/Cp.2/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 [vide Bukti P-5]; 6. Bahwa selanjutnya atas adanya keputusan tidak lolos tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan hak sanggah melalui mekanisme yang tersedia. Lebih lanjut, sanggahan dimaksud, dinyatakan tidak diterima atau kembali ditolak, dengan alasan keputusan tersebut didasarkan pada kualifikasi pendidikan yang merupakan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pelamar. Dalam konfirmasi yang diberikan disebutkan bahwa Bab I huruf A Pengumuman Nomor PENG- 11/C/Cp.2/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 telah terang dan jelas, nomenklatur program studi yang diterima (S-1 Ilmu Hukum/S-1 Hukum), sehingga apabila ada nomenklatur program studi yang tidak termuat atau tidak sama persis sebagaimana tertera dalam Bab I huruf A tersebut, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat [vide Bukti P-7]; 7. Bahwa keberadaan frasa "sarjana hukum" pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 telah memuat interpretasi yang sempit, karena hanya mencakup lulusan Program studi (prodi) Ilmu Hukum. Penyempitan makna frasa dimaksud, mengakibatkan ketidakadilan bagi lulusan prodi serumpun di bidang hukum seperti prodi Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, atau Hukum Pidana Islam yang memiliki kompeten