Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 82 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; 83 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara yaitu Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 bukan objek sengketa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi mengenai: 1). Objek permohonan Pemohon 84 bukan merupakan kewenangan Mahkamah 2). Permohonan Pemohon Kabur; 3). Kuasa Hukum yang sama 4). Pemohon tidak mempunyai legal standing; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud; [3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Eksepsi tentang Objek permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon Kabur Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai 1). objek permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena keberatan Pemohon mengenai tahapan Pemilukada, tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008 dan 2). permohonan Pemohon kabur, Mahkamah berpendapat, hal demikian terlalu prematur untuk diputus karena sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu masalah tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan; Eksepsi tentang kuasa hukum yang sama Terhadap eksepsi Pihak Terkait kuasa hukum dalam perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 oleh kuasa hukum yang sama mengakibatkan konflik kepentingan. Mahkamah berpendapat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”, kuasa hukum Pemohon dalam kedua nomor perkara a quo telah mendapat kuasa khusus dari prinsipal (pemberi kuasa) masing-masing dengan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2010 dan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2010, surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara tegas dan jelas dari siapa dan kepada siapa kuasa khusus diberikan, untuk melakukan perbuatan apa penerima kuasa 85 dikuasakan, yaitu mewakili dan membela kepentingan Pemberi Kuasa dalam Register Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 pada persidangan