Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 4 ayat (1) dan 19. Bukti P- 19 : Fotokopi bangunan pabrik yang tidak termasuk kedalam jaminan namun ikut dieksekusi; 20. Bukti P- 20 : Fotokopi mesin-mesin pabrik yang tidak termasuk kedalam jaminan namun ikut dieksekusi; 21. Bukti P- 21 : Fotokopi Undang-undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996; 22. Bukti P- 22 : Fotokopi UUD 1945 amandemen ke 4; 23. Bukti P- 23 : Fotokopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) nomor 155 / 2004 pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2004. 23 Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632, selanjutnya disebut UU 4/1996), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 10 Oktober 2025 hlm. 38 sampai dengan hlm. 65]. Selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan permohonan, dan pengesahan alat bukti pada tanggal 23 Oktober 2025. [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, secara formal telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal 24 kewenangan Mahkamah (hlm. 2-5), kedudukan hukum Pemohon (hlm. 5-13), dan alasan permohonan (hlm. 13-17). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (hlm.1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025, permohonan Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus (hlm. 17-18). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing- masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.3.2] di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, permohonan Pemohon harus pula memenuhi syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, telah ternyata dalam permohonan a quo, Pemohon tidak menguraikan secara jelas berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita) dalam kaitan pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, sekalipun Pemohon mengemukakan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yakni Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma pasal yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf e UU 4/1996 dengan pasal-pasal yang dijadikan sebagai dasar 25 pengujian UUD NRI Tahun 1945. Padahal uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan hal yang esensial dan fundamental yang harus dipenuhi dalam alasan-alasan permohonan sehingga Mahkamah dapat menilai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian. Dengan tidak adanya penguraian ihwal pertentangan (kontestasi) antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, Mahkamah tidak dapat mengetahui ada atau tidaknya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. Kemudian setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, Pemohon tidak lengkap dalam menuliskan judul undang-undang yang dimohonkan pengujian khususnya pada bagian nama undang-undang, mulai dari perihal sampai dengan petitum Pemohon menuliskan undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, seharusnya nama undang-undang yang dimohonkan pengujian ditulis secara benar, yaitu Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Terhadap hal tersebut Mahkamah dapat saja memahami Pemohon bermaksud untuk mempersingkat penyebutan nama undang- undang dimaksud. Namun, Mahkamah tidak menemukan penulisan nama undang- undang tersebut secara lengkap terlebih dahulu sebelum nama undang-undang dimaksud ditulis secara singkat sesuai dengan versi Pemohon. Selain hal-hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon, yaitu petitum angka 2 terutama pemaknaan untuk Pasal 4 ayat (1) UU 4/1996, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 4 ayat (1) UU 4/1996 dinyatakan bertentangan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai keku