Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 66 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 23/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 67 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 216 ayat (2) UU 23/2014: 68 Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pasal 216 ayat (3) UU 23/2014: Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah. Pasal 379 ayat (2) UU 23/2014: Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi. Pasal 380 ayat (1) UU 23/2014: Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Pasal 380 ayat (2) UU 23/2014: Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota. 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia. Dalam kaitan ini, Pemohon I menerangkan sebagai pensiunan ASN yang pernah bekerja di inspektorat daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan namun fungsi tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal karena selalu diintervensi oleh kepala daerah sebagaimana pengalaman Pemohon I sebagai mantan Inspektur sehingga menyebabkan tidak bekerjanya fungsi pengawasan oleh inspektorat daerah. Oleh karena kondisi pengawasan yang demikian maka sulit untuk mewujudkan kebutuhan dasar melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik oleh pemerintah daerah di berbagai sektor. Selain itu, Pemohon I pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli KPK, dan juga masih aktif sebagai pengurus asosiasi P2BP KDN (Persatuan Purna Bakti Pegawai Kemendagri) sebagai wadah para pensiunan untuk tetap dapat menyuarakan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. 69 Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, seringkali beracara ke berbagai pengadilan di daerah baik di kota maupun kabupaten di lingkungan Provinsi Lampung, namun terkendala karena banyaknya jalan di daerah yang rusak dan tidak layak untuk dilewati sehingga mengganggu kenyamanan mobilitas Pemohon II untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu sebagai pembayar pajak sekaligus penegak hukum, Pemohon II memiliki keresahan dan kepedulian terhadap implementasi pembangunan dan/atau pelayanan publik di lingkungan Provinsi Lampung. Pemohon II merasa bahwa pembangunan di lingkungan Provinsi Lampung tidak berjalan sebagaimana mestinya, salah satunya dikarenakan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Lampung terhadap proyek-proyek infrastruktur jalan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, berprofesi sebagai karyawan swasta yang dalam menjalankan profesinya seringkali terganggu akibat banjir dan banyaknya jalan yang rusak. Permasalahan ini menyebabkan Pemohon III mempertanyakan realisasi pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi. Namun, fakta yang terungkap menunjukkan bahwa Walikota Bekasi justru selama dua periode kepemimpinan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Ironisnya, tindak pidana korupsi tersebut turut melibatkan Inspektorat Daerah, yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan penganggaran daerah agar kesejahteraan masyarakat di daerah meningkat. 4. Bahwa menurut Pemohon I, P