Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 43 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 44 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. ...; b. mengundurkan diri; c. …; d. …. 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah [vide Bukti P-3, Bukti P-5, dan Bukti P-9] yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-4, Bukti P-7, Bukti P-10]. 4. Bahwa Pemohon menganggap norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, telah menyebabkan kerugian konstitusional secara aktual bagi Pemohon I dan Pemohon III dan potensial menyebabkan kerugian konstitusional pada Pemohon II karena tidak adanya batasan makna “mengundurkan diri” bagi calon legislatif terpilih yang diatur dalam norma a quo, sehingga calon anggota legislatif terpilih dapat sesuka hati untuk mengundurkan diri. 45 5. Para Pemohon menganggap Pemohon I dan Pemohon III telah mengalami kerugian konstitusional yang aktual akibat pengunduran diri 2 (dua) orang calon anggota DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) tempat domisili Pemohon I dan Pemohon III yaitu Dapil Jawa Timur VI atas nama Sri Rahayu dan Arteria Dahlan. Sri Rahayu mengundurkan diri tanpa diketahui oleh publik alasan pengunduran dirinya, disusul pengunduran diri Arteria Dahlan yang sebelumnya dinyatakan sebagai anggota DPR RI terpilih pengganti Sri Rahayu. Pemohon I dan Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak adanya alasan yang jelas mengenai pengunduran diri Sri Rahayu, juga karena alasan pengunduran diri Arteria Dahlan yang oleh Pemohon dianggap sengaja memberi peluang kepada Romi Soekarno yang merupakan keponakan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menduduki jabatan sebagai Anggota DPR RI Periode 2024-2029. 6. Para Pemohon menganggap bahwa menurut penalaran yang wajar potensial akan terjadi kerugian konstituional kepada Pemohon II ketika kasus serupa terjadi di Dapil Pemohon II pada Pemilu mendatang apabila pasal a quo tidak segera diberikan pemaknaan secara limitatif. 7. Para Pemohon juga menganggap pihaknya potensial mengalami kerugian konstitusional yaitu: tidak adanya kepastian hukum bagi para Pemohon sebagai pemilih untuk menyalurkan mandatnya kepada wakil rakyat yang dipilih; sebagai pemilih pemula, pasal a quo berpotensi mendegradasi kepercayaan politik para Pemohon yakni berupa skeptis atau kurang percaya terhadap kinerja calon anggota legislatif pengganti; apabila status anggota legislatif terpilih dapat dilepaskan dengan begitu mudahnya tentu akan menimbulkan potensi politik transaksional yang dilakukan oleh calon anggota legislatif terpilih dengan calon anggota legislatif yang tidak terpilih dalam Pemilu dengan adanya proses kongkalikong. 8. Terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian karena dengan berlakunya norma a quo maka hasil kontestasi pemilihan umum dapat diubah dengan proses kongkalikong antara calon anggota legislatif terpilih dengan pihak lainnya. 46 9. Para Pemohon menganggap jika Mahkamah mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian para Pemohon karena potensi hilangnya suara yang diberikan dan terpilihnya calon dengan proses unfair tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga menunjukkan konsistensi untuk menjadikan Pemilu yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip