Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 15 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa “putusan dari majelis” dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887, selanjutnya disebut UU 17/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan 16 permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) yang harus sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 10 Oktober 2025, hlm. 8 sampai dengan hlm. 20]. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2025, pukul 10.37 WIB, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah melalui surat elektronik (email) dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti pada tanggal 23 Oktober 2025. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus memenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formil telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan alasan-alasan permohonan (posita). Sebelum menguraikan ketiga bagian tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas sebagaimana permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025, permohonan Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah dalam permohonannya (petitum). Namun demikian, walaupun permohonan a quo secara formil telah disusun dan memuat sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. 17 [3.3.5] Bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah frasa “putusan dari majelis” dalam Pasal 307 UU 17/2023 yang menurut Pemohon tidak memberikan ruang untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Majelis Disiplin Profesi Kedokteran. Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, pada uraian kewenangan Mahkamah, Pemohon tidak hanya menguraikan mengenai kewenangan Mahkamah tetapi juga uraian yang menjelaskan mengenai alur penegakan disiplin tenaga medis serta kewenangan Majelis Disiplin Profesi Kedokteran. Uraian yang demikian tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah. Pada bagian kewenangan Mahkamah, Pemohon seharusnya hanya menguraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus norma a quo yang diajukan Pemohon, yaitu dasar hukum terkait dengan kewenangan Mahkamah menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, tanpa menguraikan hal lain yang tidak memiliki korelasi dengan substansi pada bagian kewenangan Mahkamah. Dalam hal ini, yang banyak diuraikan oleh Pemohon adalah ketentuan terkait dengan kasus konkretnya. Selanjutnya, pada bagian kedudukan hukum, Pemohon menguraikan kualifikasinya sebagai Pemohon, perseorangan warga negara Indonesia, sebagaimana syarat yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Setelah Mahkamah mencermati uraian tersebut, Pemohon hanya menjelaskan kasus konkret dan kerugian yang dialami tanpa adanya penjelasan hubungan sebab-akibat (causal verband) berlakunya norma yang dimohonkan pengujian terhadap hak konstitusional yang menurut anggapan Pemohon dirugikan, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya tidak sistematis dan bercampur dengan uraian mengenai norma syarat sebagai Pemohon. Uraian mengenai hubungan sebab-akibat dari berlakunya norma a quo terhadap hak konstitusional yang dimaksud Pemohon sangat penting bagi Mahkamah untuk menentukan secara jelas apakah Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Dalam kaitan ini, kasus konkret yang dialami Pemohon menjadi bagian pintu masuk dalam menguraikan lebih lanjut 18 anggapan kerugian hak konstitusional. Oleh karena tidak jelasnya uraian tersebut maka sulit bagi Mahkamah untuk menilai keterpenuhan syarat sebagai Pemohon. Dalam hal ini, pada bagian kedudukan hukum, Pemohon seharusnya menjelaskan secara sistematis dasar hukum serta syarat sebagai Pemohon terlebih dulu, dilanjutkan dengan uraian yang menjelaskan bahwa Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan khususnya adanya hubungan sebab-akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan hak konstitusional Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan (posita), apabila dicermati lebih lanjut, menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujia