Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 21 Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 17 Huruf g, Pasal 17 huruf h angka 5 dan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU 14/2008) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 10 Oktober 2025, hlm. 38-65]. Selanjutnya, pada tanggal 23 Oktober 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan, dan pengesahan alat bukti pada tanggal 23 Oktober 2025. 22 [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya secara formal telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2-5), kedudukan hukum Pemohon (hlm. 5-11), dan alasan permohonan (hlm. 11-19). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025, permohonan Pemohon pun telah memuat hal- hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus (hlm. 19-20). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.3.2] di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, permohonan Pemohon harus pula memenuhi syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, telah ternyata dalam permohonan a quo, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita). Dalam hal ini, sekalipun Pemohon mengemukakan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yakni Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma pasal 23 yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 5, dan Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 dengan pasal-pasal yang dijadikan sebagai dasar pengujian UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon lebih fokus menguraikan terhadap fakta-fakta yang bersifat penerapan atau implementasi masing-masing pasal yang menjadi materi pengujian serta kasus-kasus konkret yang dialami oleh Pemohon. Bahkan, dalam beberapa uraian alasan-alasan permohonan, Pemohon seperti mengulang kembali uraian ihwal kedudukan hukum. Padahal uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan hal yang esensial dan fundamental yang harus dipenuhi dalam alasan-alasan permohonan sehingga Mahkamah dapat menilai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian. Terlebih, dalam menuliskan dasar pengujian dalam posita tidak dilakukan secara lengkap antara lain hanya menyebutkan UU NRI [vide Permohonan hlm. 16, 17, dan 18] yang seharusnya dituliskan secara benar adalah UUD NRI Tahun 1945. Demikian pula, dalam bagian petitum permohonan pemaknaan yang diminta Pemohon sama dengan bunyi norma yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat menilai pertentangan norma Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 5, dan Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 dengan Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian. Selain itu, terdapat fakta bahwa petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 dirumuskan secara tidak lazim. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 24 4.