Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035, selanjutnya disebut UU 24/2009) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 135 perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 136 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Adapun dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, para Pemohon menguraikan hal-hal (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: “(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. 2. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan calon advokat. Sedangkan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah (sworn translator); 4. Bahwa Pemohon I merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 karena norma a quo yang tidak disertai dengan norma sanksi telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menghambat dan mempengaruhi profesionalitas Pemohon I dalam menjalankan profesinya sebagai advokat dimasa yang akan datang untuk memberikan nasihat maupun pendapat hukum kepada klien. Sedangkan Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa versi bahasa Indonesia sehingga berpengaruh pada menurunnya permintaan atas jasa penerjemahan nota kesepahaman maupun perjanjian yang merupakan sumber utama penghasilan Pemohon II. Kerugian Pemohon I dan Pemohon II tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknyanya potensial. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I dan Pemohon II, dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang 137 dijamin UUD NRI Tahun 1945, di mana Pemohon I adalah calon advokat yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) [vide Bukti P-3], dan Pemohon II merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-34.AH.03.07 Tahun 2024 tertanggal 3 Juni 2024 [vide Bukti P-4]. Di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 terkait ketidakjelasan sanksi atas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Indonesia. Anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan di atas mempunyai hubungan sebab-akibat (causal-verband) serta bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial bagi Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal ini karena Pemohon I beranggapan norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dapat menghambat dan memengaruhi profesionalitas Pemohon I sebagai calon advokat, sedangkan Pemohon II beranggapan norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 mengakibatkan menurunnya permintaan atas jasa penerjemahan nota kesepahaman maupun perjanjian. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka anggapan kerugian yang dimaksudkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat, Pemohon I, dan Pemohon II (selanjutnya dise