Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010; 72 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 73 Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, sebagai berikut: 1. Pemohon dalam permohonan a quo mempersoalkan mengenai pelanggaran- pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana. Mahkamah tidak berwenang untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut, karena pelanggaran mengenai administrasi merupakan kewenangan dari penyelenggara Pemilukada (KPUD) dan Panwaslu Kabupaten Teluk Wondama, sedangkan pelanggaran pidana menjadi kewenangan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya; 2. Permohonan Pemohon telah salah objek (error in objecto), karena tidak mengajukan permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 74 Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 8 September 2010, melainkan hanya mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dua eksepsi dimaksud; [3.5.1] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang; Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah." 75 Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan peranannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam me