Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanpa tanggal, yang ditetapkan oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 44 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; 45 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Langkat maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon salah objek (error in objecto), sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (MODEL DB-KWK.KPU) tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-022.434722/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013; [3.5.2] Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan, “KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1- KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 46 kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)”. [3.5.3] Bahwa objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanpa tanggal, yang ditetapkan oleh Termohon dan/atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 34/Kpts/KPU-Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 tanggal 13 April 2013; [3.5.4] Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan a quo yang menjadi objek permohonan seharusnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (MODEL DB–KWK.KPU) tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas [vide bukti T-3 = bukti PT-5] atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab- 022.434722/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013 [vide bukti T-4 = bukti PT-6] dan bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanpa tanggal. Adapun mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 34/Kpts/KPU-Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 tanggal 13 April 2013 berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tidak mengeluarkan keputusan tersebut sebagai penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Langkat karena keputusan tentang hasil dimaksud termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara 47 Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013; [3.5.5] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah “keputu