Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 203 ayat (1), Pasal 220 ayat (2), Pasal 268 ayat (2), Pasal 269, Pasal 270, Pasal 291 ayat (2), Pasal 307, dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887, selanjutnya disebut UU 17/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 47 mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 48 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 203 ayat (1), Pasal 220 ayat (2), Pasal 268 ayat (2), Pasal 269, Pasal 270, Pasal 291 ayat (2), Pasal 307, dan Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023 yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 203 ayat (1): “(1) Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan secara nasional”. Pasal 220 ayat (2): “(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri”. Pasal 268 ayat (2): “Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan dalam menjalankan perannya bersifat independen”. Pasal 269: “Konsil memiliki peran: a. merumuskan kebijakan internal dan standardisasi pelaksanaan tugas Konsil; b. melakukan Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan c. melakukan pembinaan teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan”. Pasal 270: “Keanggotaan Konsil berasal dari unsur: a. Pemerintah Pusat; b. profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; c. Kolegium; dan d. masyarakat. Pasal 291 ayat (2): “Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disusun oleh Konsil serta Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri”. 49 Pasal 307: “Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembati kepada Menteri dalam hal: a. ditemukan bukti baru; b. kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau c. terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa”. Pasal 311 ayat (1): “(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat membentuk organisasi profesi”. 2. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C, Pasal 28D, dan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang masing-masing berprofesi sebagai dokter ataupun dokter gigi; 4. Bahwa menurut para Pemohon, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengganggu kepentingan para Pemohon untuk menerima manfaat-manfaat pembangunan pelayanan kesehatan; 5. Bahwa menurut para Pemohon, pasal-pasal dalam UU 17/2003 yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional yang dimaksud oleh para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena norma pasal yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 203 ayat (1), Pasal 220 ayat (2), Pasal 268 ayat (2), Pasal 269, Pasal 270, Pasal 291 ayat (2), Pasal 307, dan Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023 adalah berkaitan erat dengan profesi/pekerjaan para Pemohon sebagai dokter dan dokter gigi, sehingga para Pemohon secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dapat mengalami kerugian hak konstitusional apabila norma pasal-pasal dimaksud terbukti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diuraikan para Pemohon. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian yang dimaksud para 50 Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lag