Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU-KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 (Model DB KWK.KPU) beserta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana (Model DB-1 KWK.KPU) tertanggal 8 September 2010, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tertanggal 8 September 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 70 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 71 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena Pihak Terkait mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan objek permohonan maka Mahkamah akan memberikan penilaiannya dalam bagian Pendapat Mahkamah; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 36/SK/KPU–KMN/VII/Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan serta Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 72 tertanggal 17 Juli 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana dengan Nomor Urut 3 (vide Bukti P-1, Bukti PT-1, dan Bukti PT-1A); [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan Eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan memberikan penilaian hukum pada uraian tentang Pendapat Mahkamah; Eksepsi [3.10] Menimbang bahwa dalam jawaban dan keterangannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu; 2. Mahkamah tidak bewenang memeriksa permohonan a quo, objek gugatan keliru (error in objecto), dan permohonan kabur (obscuur libel); Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa Yance Karafei dan istrinya (Simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 4) melakukan intimidasi terhadap para karyawan PT Avona Mina Lestari yang terletak di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna untuk memilih Pasangan Calon 73 Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010. Akibatnya, karyawan PT Avona Mina Lestari mengalami ketakutan dan kehilangan kebebasan dalam menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010, sehingga sebagian besar karyawan PT Avona Mina Lestari menjatuhkan pilihannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang terbukti dengan tingginya perolehan suara dari Pasangan Calon ini melampaui perolehan suara dari Pasangan Calon lainnya. Yance Karafei bersama Kepala Satpam PT Avona Mina Lestari juga mengancam dan mengintimidasi E. Bibireme, Pendeta Gereja Protestan Indonesia Papua Kampung Siawatan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-4 s.d. Bukti P-7 berupa bukti penerimaan Laporan ke Panwaslu beserta hasil kajian laporan dari Panwaslu, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Ain Renwarin, Pdt. Ernes Bibireme, dan Rosiana Sitania; [3.11.2] Bahwa terdapat 55 (lima puluh lima) orang bukan penduduk Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna yang tidak terdaftar