Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap (i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Dan Persentase Perolehan Surat Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013; (ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Langkat Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013; dan (iii) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan 75 Wakil Bupati Kabupaten Langkat Sumatera Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, bertanggal 28 Oktober 2013 (vide bukti P-1 dan bukti P-2); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. 76 Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan alasan (a) tidak menguraikan secara jelas objek yang dipersengketakan; (b) tidak menguraikan secara jelas dan rinci tenggang waktu pengajuan permohonan; (c) tidak menguraikan dengan jelas dan sistematis tentang klasifikasi dan/atau kwalifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait; (d) petitum Pemohon pada angka 5 yang menyatakan, “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat melakukan Pemilihan Umum Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat di seluruh 77 Kabupaten Langkat sesuai peraturan yang berlaku” tidak dikenal dalam permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi; dan (e) Pemohon tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; Setelah mencermati dengan saksama eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Terhadap eksepsi Termohon pada huruf a, menurut Mahkamah bahwa Pemohon dalam permohonan a quo telah dengan jelas dan tegas menguraikan objek permohonannya (vide permohonan perbaikan Pemohon bertanggal 20 November 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 20 November 2013 dan tanggal 21 November 2013); [3.4.2] Terhadap eksepsi Termohon pada huruf b mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, menurut Mahkamah eksepsi Pemohon a quo akan dinilai dan dipertimbangkan pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.10] di bawah ini; [3.4.3] Terhadap eksepsi Termohon pada huruf c, huruf d, dan huruf e, menurut Mahkamah eksepsi Termohon a quo sangat berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan Pemohon; [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 yang tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Sumatera Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, bertanggal 28 Oktober 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU- Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Dan Persentase Perolehan Surat Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013. Dengan demikian, menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 78 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, bertanggal 29 Agustus 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lasngkat dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajuk