Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 18 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3263, selanjutnya disebut UU 7/1983), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, selanjutnya disebut UU 7/2021), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan permohonan para Pemohon yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, pokok permohonan para Pemohon (posita) dan petitum permohonan para Pemohon [vide Risalah Sidang tanggal 6 Oktober 2025, hlm. 4-25]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025, pukul 10.31 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: 19 Pasal 30 huruf a UU MK : “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK: (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud. Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan para Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta, yakni permohonan para Pemohon pada bagian uraian kewenangan Mahkamah, para Pemohon menyebutkan bahwa para Pemohon menguji Pasal 4 ayat (1) UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 7/2021 [vide perbaikan permohonan para Pemohon, hlm. 6]. Demikian halnya, pada bagian kedudukan hukum, para Pemohon mendalilkan telah dirugikan secara konstitusional atas keberlakuan Pasal 4 ayat (1) UU 7/1983 20 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 7/2021 [vide perbaikan permohonan para Pemohon, hlm. 8-10]. Namun pada bagian alasan permohonan (posita), para Pemohon tidak hanya menguji Pasal 4 ayat (1) UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 7/2021, para Pemohon juga menguji Pasal 17 UU 7/2021, padahal Pasal 17 UU 7/2021 tersebut tidak terdapat pada bagian kewenangan Mahkamah yang menjadi objek permohonan para Pemohon dan juga tidak terdapat pada bagian kedudukan hukum para Pemohon [vide perbaikan permohonan para Pemohon, hlm. 13-14]. Terlebih lagi, para Pemohon dalam permohonannya juga keliru mencantumkan PMK yang terbaru, yakni PMK 7/2025, namun para Pemohon masih merujuk pada PMK 2/2021 [vide perbaikan permohonan para Pemohon, hlm. 9]. Bahkan, dalam beberapa bagian permohonan, para Pemohon hanya menyebut Pasal 4 tanpa menyebutkan ayat secara spesifik, padahal yang seharusnya diuji oleh para Pemohon adalah Pasal 4 ayat (1) UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 7/2021 [vide perbaikan permohonan para Pemohon, hlm. 13]. Bahwa dari uraian pada bagian kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum, serta alasan permohonan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak cermat menyusun permohonan a quo. Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan dalam penyebutan norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Sehingga, dengan adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud oleh para Pemohon untuk diuji. Bahwa begitupula pada bagian petitum permohonan para Pemohon angka 2 dan angka 3, di mana para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), namun dalam petitum angka 4 dan angka 5, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Pemerintah Cq. Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan pemotongan atas pajak pesangon dan jaminan hari tua terhadap para Pemohon dan meminta Mahkamah untuk menetapkan pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Petitum yang demikian, menurut Mahkamah adalah petitum yang tidak lazim karena tidak memberikan pilihan alternatif antara permohonan dalam petitum angka 2 dan angka 21 3 dengan petitum angka 4