Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang in casu Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 23 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 24 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 yang menyatakan sebagai berikut. “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini masih berstatus sebagai terdakwa dikarenakan secara aktif menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4], yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani”. 3. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan kepada Pengadilan Negeri Negara [vide Bukti P-5] dan telah ada putusan sela dari Pengadilan Negeri Negara terkait dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa yang tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan dari Jaksa yang menangani perkara Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan keberatan Terdakwa (Pemohon) tidak diterima dan memerintahkan kepada Jaksa untuk tetap melanjutkan perkara tersebut [vide Bukti P-8]. 4. Bahwa dalam dokumen Pemohon yang berjudul Tanggapan Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa (I Gusti 25 Ngurah Agung Adi Putra) Perkara Pidana yang ditandatangani oleh Jaksa secara garis besar hanya menanggapi bahwa Surat Dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, namun tanpa membahas frasa “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani” yang dipersoalkan Pemohon [vide Bukti P-7]. 5. Bahwa Jaksa dalam membuat dakwaan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak memberi tanggal dan tidak menandatangani surat dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa (Pemohon) sehingga dakwaan tersebut tidak sah, walaupun faktanya hal tersebut adalah turunan dari surat dakwaan yang dilimpahkan Jaksa beserta berkas perkara ke pengadilan negeri, oleh karenanya tidak sah sehingga merugikan Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3]. Pemohon juga dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, uraian anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena surat dakwaan yang dibuat jaksa/penuntut umum tidak sah sebab tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan sekalipun yang diterima berupa turunan surat dakwaan. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 26 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan fra