Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 19 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 20 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan spesialisasi bidang hukum tata negara, dan telah mengajukan berbagai perkara pengujian peraturan perundang-undangan baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung. Hal demikian bagi Pemohon memunculkan kebutuhan akan kekuasaan kehakiman yang merdeka. 21 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah Pasal 23 ayat (1) UU MK yang secara redaksional selengkapnya menyatakan: Pasal 23 ayat (1) “(1) Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. dihapus; atau e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.” 3. Bahwa Pemohon menguraikan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut menurut Pemohon berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU MK karena terjadi penggantian (recall) dan pemberhentian dengan hormat hakim konstitusi oleh DPR dengan mendasarkan pada alasan selain alasan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU MK dimaksud. Alasan DPR memberhentikan hakim konstitusi (in casu Hakim Konstitusi Aswanto) adalah karena hakim bersangkutan dianggap “wakil” DPR namun tidak menjaga produk DPR dalam perkara pengujian undang-undang di MK. 5. Bahwa pemberhentian yang demikian menurut Pemohon akan mengganggu bahkan menghilangkan independensi MK, sehingga merugikan Pemohon sebagai pihak pencari keadilan di MK. 6. Bahwa menurut Pemohon Pasal 23 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 7. Bahwa setelah mencermati uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai Pemohon memang benar perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-3), serta berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokat (vide Bukti 22 P-4). Dalil Pemohon bahwa yang bersangkutan merupakan advokat dengan spesialisasi bidang hukum tata negara secara de facto diakui oleh Mahkamah berdasarkan adanya beberapa perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon baik sebagai kuasa hukum maupun sebagai pemohon prinsipal, termasuk perkara a quo. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai pada permohonan Pemohon terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat potensial dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitannya dengan anggapan kerugian tersebut, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian demikian tidak akan terjadi. Berdasarkan hal demikian Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut; Dalam Provisi dan Dalam Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut provisi dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 23 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai meliputi juga “diberhentikan oleh Lembaga Pengusung karena menganulir atau membatalkan Produk Hukum yang dibuat oleh Lembaga Pengusung”. Dengan kata lain Pemohon menginginkan agar Pasal 23 ayat (1) UU MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 jika ditafsirkan bahwa pem