Pengujian UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)]

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU 30/2009) terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut: [3.4] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya: 1. Bahwa Pemohon mengajukan judicial review adalah bentuk bela negara sebagai warga negara Indonesia. Pemohon memohon agar kewenangan PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dipulihkan, subsidi listrik dihapus, dan kebijakan subsidi listrik digantikan kebijakan Public Service Obligation sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang lebih akuntabel demi tercapainya sistem kelistrikan yang efisien dan berkeadilan. 2. Bahwa pada kenyataannya krisis listrik luar pulau Jawa sejak tahun 2004 adalah akibat Pemerintah Pusat melepaskan tanggung jawabnya dalam penyediaan energi yang ekonomis dan tersedia untuk rakyat dengan dalih prinsip otonomi daerah. Pada kenyataannya krisis listrik di luar pulau Jawa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 adalah akibat 90 persen pembangkit listriknya ditopang oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang sudah tidak ekonomis sejak tahun 1998. Adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat menggantikan semua pembangkit listrik non bahan bakar minyak (BBM) luar pulau Jawa dengan pembangkit listrik yang andal dan ekonomis seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di mana di dunia internasional PLTS ini telah terbukti semakin ekonomis dan mampu memberikan perbaikan tingkat elektrifikasi desa dan pulau terpencil. Peran PT PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan atau PKUK telah dilemahkan dalam UU 30/2009 ini; 3. Bahwa akibat in-efisiensi operasi pembangkit PLN luar pulau Jawa ini, maka kondisi ketersediaan dan keandalan listrik semakin buruk, pemadaman dan “byar-pet” terjadi di mana-mana, penderitaan rakyat semakin parah disaat harga BBM semakin tinggi. Sementara subsidi listrik dalam bingkai subsidi BBM pembangkit PLTD telah melebihi angka Rp. 500 triliun. Justru ini menunjukkan pengingkaran dari penjelasan pemerintah tentang alasan pembentukan UU 30/2009. Jika untuk kebutuhan subsidi listrik yang raksasa ini diperoleh dari hutang luar negeri ataupun dari pajak negara, tentu biaya kesehatan, sosial, infrastruktur penting akan berkurang, akibatnya perbaikan perekonomian semakin sulit dicapai, hak-hak konstitusional Pemohon akan terpangkas akibat kondisi ini. 4. Pasal-pasal dalam UU 30/2009 menunjukkan inkompetensi kewenangan Pemerintah Daerah seharusnya adalah sebagai Pelanggan (Customer) dimana kompetensi PLN adalah sebagai perusahaan Utilitas Publik Ketenagalistrikan yang tugasnya melayani daerah. Asas kepentingan otonomi daerah yang ingin diterapkan pada UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan justru menunjukkan Pemerintah ingin menghindar dari tanggung jawabnya untuk melayani kepentingan rakyat. Tata-kelola baru oleh Pemerintah Daerah yang tidak kompeten di bidang utilitas publik ketenagalistrikan yang tidak akan berjalan mengingat faktor sumber daya manusia pemerintah daerah dan ini justru tidak akan efektif dan efisien. 5. Bahwa adalah kewajiban negara untuk menyempurnakan fungsi PLN sebagai perusahaan “Public Utility” dengan kewenangan PKUK yang memberikan dukungan penuh secara keuangan dalam bentuk anggaran Fungsi Kemanfaatan Umum atau PSO (Public Service Obligation). Namun sayang ternyata PLN sebagai PKUK tidak diberikan anggaran PSO untuk membangun pembangkit listrik non bahan bakar minyak (non BBM) dengan teknologi tinggi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 yang ekonomis dan andal untuk menggantikan pembangkit listrik diesel (PLTD) yang sudah tidak ekonomis secara komersial sejak tahun 1998; 6. Bahwa menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Kenyataannya bahwa selama 17 tahun ketidak-efisienan dan kerugian negara telah dibiarkan berlangsung sementara kewenangan PLN sebagai PKUK dengan sengaja telah dicabut tanpa pertimbangan dengan seksama; 7. Bahwa pembentukan BUMD ketenagalistrikan, koperasi, dan swadaya masyarakat sesuai dengan UU 30/2009 di daerah adalah tidak efektif untuk mempercepat pembangunan ketenagalistrikan mengingat faktor padat modal, teknologi kelistrikan, dan keterbatasan sumber daya manusia di daerah; [3.5] Menimbang bahwa dengan merujuk dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon lebih banyak berbicara mengenai in-efisiensi PLN serta usulan Pemohon tentang PLN seharusnya, tanpa memberikan argumen mengenai pertentangan norma Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Selain itu, dalam petitum permohonannya Pemohon juga meminta pembatalan seluruh UU 30/2009 tanpa memberi penjelasan atau argumentasi hukum apakah pasal yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan pasal jantung sebagaimana pasal dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah. Padahal, Pasal 30 huruf a UU MK telah mensyaratkan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [3.6] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 17 Februari 2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Mahkamah t