Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dari Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981), yang selengkapnya menyatakan, “Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Frasa tersebut, menurut para Pemohon, bertentangan dengan ketentuan- ketentuan konstitusional dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3): “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 44 Pasal 28H ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Adapun alasannya, menurut para Pemohon, adalah: Bahwa norma dalam Pasal 244 UU 8/1981 adalah norma yang tidak memiliki kejelasan, ketelitian, dan konsistensi dalam proses kepastian hukum. Hal ini menyalahi prinsip negara hukum. Bahwa prinsip negara hukum menuntut agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang apa yang diperintahkan kepada mereka berdasarkan Undang-Undang, hal-hal apa yang diberikan kepada mereka berdasarkan Undang-Undang, dan perilaku apa yang mereka harapkan dari pejabat. Adanya kejelasan dan ketelitian dalam perundang-undangan itu sendiri menjadi dasar dari peradilan yang bersih dan bebas dari upaya-upaya konspiratif; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana 45 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma pada frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dari Pasal 244 UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah dikutip dalam paragraf [3.1], sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan, dengan adanya ketentuan pada frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 UU 8/1981, hak konstitusional para Pemohon sebagai Advokat dirugikan. Pasal 244 UU 8/1981 yang selengkapnya berbunyi “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” telah membatasi pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai Advokat yang mewakili para pencari keadilan, baik sebagai pihak tersangka/terdakwa/terpidana ataupun mewakili dan mendampingi sebagai pihak pelapor atau saksi korban dalam proses persidangan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan konstitusi untuk diperjuangkan dan ditegakkan. Hal 46 tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional yang dimiliki Advokat; [3.6] Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangan lisan dan tertulis (yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, sedangkan dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa: "Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia”. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnyalah jika Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum wajib memberikan bantuan maupun pendampingan kepada masyarakat para pencari keadilan secara sungguh-sungguh dan profesional, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang a quo. Pertanyaannya adalah, apakah para Pemohon (yang berprofesi sebagai advokat) dalam menjalankan tugas profesinya terganggu, terkurangi atau setidak-tidaknya terhalang-halangi atas berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Menurut Pemerintah, para Pemohon dalam posisi/situasi yang terjamin dalam melaksanakan hak dan/atau kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Karena itu, Pemerintah mempertanyakan apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionaInya atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut; [3.7] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangan tertulisnya (secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) juga mempersoalkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon pada pokoknya mengemukakan: 1. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi Advokat tidak memiliki kepentingan hukum yang secara langsung terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 244 KUHAP, karena pihak-pihak 47 yang sesungguhnya berkepentingan hukum langsung menurut Pasal 244 KUHAP adalah terdakwa atau penuntut umum yang dapat mengajukan kasasi; 2. Bahwa Pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji adalah tidak tepat dan sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan hak konstitusional para Pemohon sebagai Advokat. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa sama sekali tidak terdapat kerugian konstitusional secara aktual dan konkret yang dialami langsung oleh para Pemohon sebagai Advokat. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 244 KUHAP tidak mengakibatkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon; 3. Bahwa Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan P