Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

[3.1] Menimbang bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, maksud dan tujuan permohonan a quo adalah sebagai berikut: • Pemohon I memohonkan pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); • Pemohon II memohonkan pengujian Pasal 6 huruf t Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2003 Nomor 93, TLNRI Nomor 4311, selanjutnya disebut UU Pilpres), Pasal 16 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 7 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LNRI Tahun 2004 Nomor 9, TLNRI Nomor 4359, selanjutnya disebut UU MA), Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 13 huruf g Undang- 109 Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (LNRI Tahun 2006 Nomor 85, TLNRI Nomor 4654, selanjutnya disebut UU BPK) terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah Konstitusi; Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.1] di atas, permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonannya; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, seseorang atau suatu pihak yang dapat diterima kedudukan hukumnya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah orang atau pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 110 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, maka orang atau pihak dimaksud harus terlebih dahulu: a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah hingga saat ini, bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 111 [3.7] Menimbang, berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam permohonannya masing-masing, pada pokoknya menjelaskan kualifikasinya sebagai berikut: • Pemohon I a) Bahwa Pemohon I menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b) Bahwa Pemohon I bermaksud mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah namun terhalang oleh adanya persyaratan dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda yang menyatakan bahwa untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dipersyaratkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; c) Bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan pada huruf b) di atas, Pemohon I beranggapan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, telah dirugikan; Berdasarkan uraian pada huruf a) sampai dengan c) di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I telah memenuhi kualifikasi Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendirian Mahkamah selama ini. Dengan demikian, Pemohon I mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam pengujian Pasal 58 huruf f UU Pemda terhadap UUD 1945; 112 • Pemohon II a) Bahwa Pemohon II yang terdiri atas Henry Yosodiningrat, S.H., Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil, dan Ahmad Taufik menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia; b) Bahwa Pemohon II masing-masing pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu: ƒ Pemohon Henry Yosodiningrat, S.H. dijatuhi pidana penjara karena kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Bukti P-24); ƒ Pemohon Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil. dijatuhi pidana penjara atas dakwaan melakukan tindak pidana subversi (Bukti P-25); ƒ Pemohon Ahmad Taufik dijatuhi pidana penjara atas dakwaan melakukan tindak pidana penghinaan kepada Pemerintah Republik Indonesia (Bukti P-26); c) Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a) dan b) di atas, adanya syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih” sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, dan Pasal 13 huruf g UU BPK, maka: ƒ Pemohon Henry Yosodiningrat, S.H. meski