Permohonan Keberatan Atas Penetapan Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota Sibolga

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010, yang ditetapkan oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah 66 [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; 67 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Sibolga sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010, Nomor Urut 3 (vide Bukti Bukti P-4 = T-2); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah 68 paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Sibolga Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010 (vide Bukti P-6 = Bukti T-3); [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Selasa, 18 Mei 2010, Rabu, 19 Mei 2010, dan Kamis, 20 Mei 2010; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 100/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Syarat Formal Pengajuan Permohonan [3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar hukum permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008. Terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dalil Termohon sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan; [3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, 69 Termohon, dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut: Pokok Permohonan [3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Sibolga telah ditemukan kecurangan-kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menciderai demokrasi dan melukai azas-azas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud pelanggaran masif, sistematis dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, sedangkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, pelanggaran tersebut tidak terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur, baik yang dilakukan oleh Pemohon atau pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak, karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan; [3.13.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah ditemukannya DPT ganda sebanyak 2450, NIK dalam proses sebanyak 2960, NIK Ka