Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604, selanjutnya disebut UU 33/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 13 [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 13 Maret 2025. Dalam persidangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar para Pemohon dapat mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo [vide Risalah Sidang, bertanggal 13 Maret 2025, hlm 4 s.d 16]. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2025, pukul 13.22 WIB, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah, di mana perbaikan dimaksud terlambat disampaikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Persidangan Pendahuluan bahwa perbaikan permohonan disampaikan kepada Mahkamah, yaitu paling lambat pada tanggal 26 Maret 2025 [vide Risalah Sidang, bertanggal 13 Maret 2025, hlm.18]. Kemudian Mahkamah memeriksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 21 April 2025. Dalam sidang perbaikan permohonan dimaksud, meskipun para Pemohon terlambat menyampaikan perbaikan permohonannya namun para Pemohon tetap menyampaikan pokok perbaikan permohonan yang merupakan tambahan penjelasan yang mendukung permohonannya berupa fakta-fakta bahwa adanya penerapan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya telah merugikan para Pemohon karena adanya kewajiban sertifikasi halal atas setiap produk usahanya dan adanya kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal yang justru bertentangan dengan keyakinan agama para Pemohon dalam menjalankan usahanya. 14 [3.3.3] Bahwa oleh karena keterlambatan penyampaian perbaikan permohonan para Pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang maka Mahkamah akan menggunakan permohonan awal untuk diperiksa. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan (posita) para Pemohon terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, ketiadaan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma pasal dalam UU 33/2014 yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Meskipun para Pemohon menyebutkan norma yang menjadi dasar pengujian adalah norma Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, namun para Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut di mana letak pertentangan antara norma dalam pasal yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Terlebih dalam permohonannya, para Pemohon justru mempertentangkan UU 33/2014 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Sedangkan, yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah mengadili dan memutus pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, Mahkamah tidak dapat memahami persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Padahal, syarat utama agar suatu norma dalam undang-undang dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah norma tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pertentangan dimaksud sama sekali tidak dijelaskan dalam permohonan a quo. Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, apabila dicermati lebih lanjut rumusan pada bagian hal-hal yang dimohonkan (petitum), para Pemohon pada petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 memohon kepada Mahkamah untuk: 2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pancasila, Pembukaan dan UUD 1945, UU Anti Monopoli, dan UU Rahasia Dagang. 3. Mencabut atau membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lain (Uitvoerbarr bij voorrad). 15 Menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan para Pemohon demikian, selain bukan merupakan bentuk petitum yang lazim dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena uraian alasan-alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan adanya hal-hal yang dimohonkan (petitum) para Pemohon yang tidak lazim serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka menurut Mahkamah posita dan petitum para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur sehingga mengakibatkan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 PMK 2/2021, maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.