Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 68 (1) UU MK terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 19 pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: (1) Pemohon adalah Pemerintah. (2) ... 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa fakultas hukum yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU MK, karena membatasi hak Pemohon untuk dapat mengajukan pembubaran partai politik yang anggotanya melakukan tindak pidana korupsi seperti suap, gratifikasi, nepotisme, kolusi, ataupun merugikan keuangan negara; 20 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan akibat ketentuan a quo yang menyebabkan adanya keterbatasan untuk terlibat membela negara dari ancaman partai politik yang korup yang mungkin akan terjadi. Pemohon dalam hal ini meragukan independensi pemerintah, karena pemerintah juga merupakan anggota partai politik. Pemohon mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara aktual, karena pemberlakukan Pasal 68 ayat (1) UU MK yang nyata-nyata telah merugikan Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal penyelenggara negara berasal dari Partai Politik; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan perihal kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki yaitu berkaitan dengan adanya pembatasan bagi perorangan warga negara untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang anggota partai politiknya melakukan tindak pidana korupsi. Anggapan kerugian dimaksud bersifat spesifik dan mempunyai hubungan sebab akibat (causal verband) dengan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 68 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, dengan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian yang bersifat potensial yang dialami Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 21 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak menyatakan secara eksplisit siapa yang berhak untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik sehingga Pemohon berhak untuk menguji Pasal 68 ayat (1) UU MK. 2. Bahwa menurut Pemohon, partai politik yang melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menjadi dasar bagi perseorangan warga negara untuk mengajukan pembubaran partai politik. 3. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan Putusan yang bersifat positive legislature dalam permohonan in casu, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi dan Mahkamah Konstitusi pernah memberi Putusan yang bersifat positive legislature dalam putusan-putusan sebelumnya. 4. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU MK telah menghambat, merugikan, atau paling tidak potensial merugikan hak konstitusional Pemohon yang ingin membubarkan Partai yang melakukan korupsi untuk mewujudkan upaya bela negara. Menurut Pemohon, dalam hal upaya bela negara, kewenangan pemerintah tidak cukup (bukan berarti kewenangan pemerintah dihapuskan) untuk membubarkan Partai yang melakukan korupsi. Sehingga menurut Pemohon, perorangan warga negara Indonesia harus diberikan pula kewenangan untuk membubarkan partai politik tersebut. 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 68 ayat (1) UU MK telah melanggar frasa “jaminan, perl